tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah tidak tergesa-gesa membuat panduan atau roadmap hidup berdampingan dengan Covid-19. Menurut Netty perlu pertimbangan komprehensif dan menyelesaikan persoalan yang ada terlebih dahulu, seperti vaksinasi dan penanganan pandemi Covid-19.
"Saya mencatat ada beberapa problem yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah terkait vaksinasi dan penanganan pandemi," ujar Netty kepada Tirto, Selasa (10/8/2021).
Politikus PKS tersebut mencatat persoalan yang mesti diselesaikan pemerintah sebelum membuat roadmap: terkait target vaksinasi yang tidak jelas, 1 juta atau 2 juta atau 5 juta per hari; pelaksanaan vaksinasi di wilayah berbasis risiko yang mesti diubah menjadi berbasis wilayah terutama yang positivity ratenya rendah, karena target kekebalan komunitas sulit untuk dicapai.
"Ketersediaan dan distribusi vaksin belum mencukupi untuk target 208,2 juta orang sehingga total kebutuhan tidak bisa dipenuhi dalam waktu dekat," tuturnya.
Hal ini diperburuk dengan kampanye vaksinasi yang masih rendah dan tata kelola komunikasi publik tentang KIPI yang buruk.
Pemerintah juga mesti mempertimbangkan tenaga kesehatan, vaksinator, fasyankes, dan ketersediaan obat dan oksigen.
"Kebijakan penanganan pandemi harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan kemanusiaan sekaligus menjamin kebutuhan hidup khususnya warga terdampak," ujarnya.
Netty beranggapan pemerintah terinspirasi dari negara-negara yang lebih dulu memberlakukan kebijakan tersebut. Seperti Inggris, Australia, dan Singapura sempat menyatakan akan hidup berdampingan dengan Covid-19.
Negara-negara yang menurutnya, memiliki kapasitas dan kualitas pelayan kesehatan dan cakupan vaksinasi lebih mumpuni ketimbang Indonesia. Meski demikian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan karakteristik virus Covid-19 varian delta yang membuat negara-negara tersebut berpikir ulang soal kebijakannya.
"Atas dasar itu, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru menjadi blunder bagi keamanan dan keselamatan warga dan masyarakat," tegasnya.
Usulan roadmap diutarakan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin pada saat konferensi pers kemarin (9/8/2021). Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengarahkan untuk membuat panduan, sebab dikhawatirkan penanganan Covid-19 membutuhkan waktu menahun.
Budi mengatakan enam aktivitas utama akan menjadi proyek percontohan roadmap tersebut. Aktivitas tersebut yakni, perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagaman, dan pendidikan.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
