tirto.id - Konstelasi politik nasional menghangat di tengah penanganan pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno. Kehadiran PAN awalnya dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem Jhonny G. Plate. Ia sebut pertemuan dihadiri seluruh partai koalisi Indonesia Maju di parlemen (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Gerindra) ditambah PAN.
"Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan didampingi sekjend Mas Eddy Soeparno. Sahabat baru dalam Koalisi Indonesia Maju," kata Plate soal pertemuan itu.
Plate mengatakan, pertemuan itu membahas 5 agenda strategis, yakni: update dan tantangan dalam penanganan COVID; perkembangan makro ekonomi nasional; strategi ekonomi dan bisnis negara yang dari berbasis konsumsi ke produksi di sektor pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau; ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai dampak COVID serta evaluasi atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kehidupan ketatanegaraan menghadapi pandemi COVID-19 dan post-pandemi COVID-19; dan terakhir soal pembahasan ibu kota negara baru dan persiapan legislasi primer soal ibu kota baru.
Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengaku, partai politik membahas soal upaya menyatukan semua elemen bangsa untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Menyatunya semua kekuatan dan elemen bangsa untuk bahu membahu dan berjibaku mengatasi pandemi dan mempercepat recovery ekonomi serta mengurai semua hambatan-hambatan yang menghalangi percepatan penanganan pandemi dan pembangunan nasional," kata Wahid, Rabu kemarin.
Penyelesaian masalah penanganan pandemi dan pembangunan nasional, kata Wahid, dilakukan dengan sejumlah cara. Salah satu opsi yang dibahas adalah soal perbaikan regulasi. Ia pun tidak memungkiri PKB memberi catatan dalam rapat tersebut.
Hal serupa diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia bilang pertemuan membahas beberapa masalah seperti penanganan pandemi, realokasi anggaran hingga masalah pengembangan ekonomi Indonesia. Hasto pun mengaku kehadiran PAN menjadi energi positif bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hasto sebut kehadiran Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno selaku ketua umum dan sekjen PAN semakin membuktikan bagaimana gotong royong dikedepankan dan dihadirkan. "Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi," kata Hasto.
PAN Masuk Koalisi Jokowi: Akan Ada Reshuffle?
Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam memandang kehadiran PAN memang sudah diprediksi. Ia beralasan, sikap, statemen hingga kerja politik fraksi PAN memang sudah ada gelagat mendukung Jokowi-Maruf meski bukan berposisi sebagai pendukung formal koalisi Indonesia Maju.
Ia pun tidak memungkiri kehadiran PAN berimbas kepada menguatnya dukungan pemerintahan Jokowi, tetapi diikuti dengan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Seandainya PAN bergabung secara terang tentu akan besar kemungkinan berdampak terhadap konfigurasi kabinet pemerintah yakni masuknya kader PAN di kabinet. Konsekuensinya presiden mesti melakukan manajemen konflik agar parpol pendukung solid," kata Imam kepada reporter Tirto, Kamis (26/8/2021).
Kehadiran PAN, kata Imam, akan membuat Jokowi harus mencari tempat di dalam kabinet. Ia menduga ada dua variabel yang akan dijadiian pertimbangan dalam proses reshuffle. Pertama variabel politik kepentingan internal parpol pendukung Jokowi. Kedua, variabel kinerja menteri yang saat ini kinerjanya minus prestasi.
"Jadi mesti ada evaluasi dari setidaknya dua sisi tersebut, kemudian menteri apa yang layak diganti untuk mengakomodasi PAN," kata Imam.
Terkait pos yang potensi diserahkan kepada PAN, ia melihat ada dua kursi yang akan dipegang partai berlambang matahari itu, yakni Mendikbudristek atau MenpanRB. Namun semua kembali kepada Jokowi.
"Kalau [dilihat] selama ini PAN biasanya mengincar mendikbud atau kemenpan. Namun demikian ini juga mesti dikaitkan apakah memang mereka layak diganti yang tentu saja menjadi hak prerogatif presiden atas berbagai pertimbangan," kata Imam.
Namun ia mengingatkan, ada dampak buruk ketika PAN merapat ke Jokowi dan yang akan terasa adalah semakin minimnya demokrasi Indonesia.
"Konsekuensi negatif masuknya PAN di pemerintah akan mencemaskan bagi demokrasi karena kekuatan penyeimbang di Senayan makin kecil," kata Imam.
Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Ujang Komarudin memandang Jokowi akan mendapat untung dari merapatnya PAN. Ia beralasan, PAN bisa tergerus pemilihnya akibat merapat ke pemerintah yang lagi disorot soal penanganan COVID.
Di sisi lain, Jokowi untung karena mendapatkan tambahan modal politik sehingga pemerintahan Jokowi-Maruf aman. Ia beralasan, tidak sedikit pihak masih menyuarakan agar mantan wali kota Solo itu diganti.
"Untung bagi Jokowi. Rugi bagi PAN. Karena di tengah penanganan pandemi yang tak bagus dan di tengah kepercayaan publik rendah terhadap pemerintah, bergabung dengan pemerintah bagi PAN itu akan merugikan elektabilitasnya," kata Ujang kepada reporter Tirto, Kamis (26/8/2021).
Ujang menuturkan, kehadiran PAN akan membawa perubahan ke dalam pemerintahan Jokowi. Ia mengingatkan, PAN mempunyai kekuatan di parlemen sehingga tidak tertutup kemungkinan partai yang dulu didirikan Amien Rais itu akan mendapat jatah menteri.
Ujang memprediksi, PAN akan mendapat jatah 1 kursi menteri dalam kabinet Jokowi di masa depan. Namun ia yakin menteri dengan back up parpol tidak akan diganti dalam reshuffle kabinet Jokowi mendatang.
"Ada menteri UMKM, menkes, menhub, dan lain-lain. Menteri yang rawan, yang tak punya back up politik parpol," kata Ujang.
Respons Parpol
Namun demikian, Plate membantah pertemuan yang digelar Jokowi sebagai upaya pembahasan reshuffle. Ia mengatakan, pertemuan membahas kegotongroyongan dalam berpolitik dan mencari kebijakan yang tepat, cepat dan efisien untuk Indonesia.
"Topiknya bukan reshuffle kabinet. Topiknya bukan membahas pelebaran koalisi atau penambahan koalisi atau penambahan anggota kabinet. Topiknya 5 topik yang disampaikan," kata Plate.
Hal senada diungkapkan Wahid. Ia menegaskan agenda pertemuan tidak keluar dari upaya membahas penanganan pandemi, pemulihan ekonomi hingga menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi percepatan penanganan pandemi dan pembangunan nasional. Namun ia memastikan presiden akan menggelar pertemuan lanjutan setelah pertemuan hari itu.
"Pasti akan ada tindak lanjut," kata Wahid.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menyatakan tidak ada pembahasan soal kabinet dalam pertemuan antara partai koalisi dengan Presiden Jokowi tersebut. Meski tidak ada pembicaraan, Viva menyerahkan masalah posisi PAN masuk kabinet atau tidak kepada Jokowi.
"Itu kewenangan presiden," ujarnya saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (26/8/2021).
Viva menuturkan, kehadiran PAN adalah bentuk dukungan dari PAN kepada pemerintah, dalam hal penanganan Covid-19; terutama menyoal kebijakan PPKM, pengetatan protokol kesehatan, dan percepatan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok.
Serta mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi, dengan bantuan UMKM dan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional, kata dia.
"PAN akan berupaya secara optimal bersama dengan partai koalisi untuk dapat mendorong kinerja pemerintah agar lebih baik lagi buat melayani rakyat," tukasnya.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Jokowi Fadjroel Rachman menjawab soal kemungkinan PAN mendapat jatah menteri di masa depan. Ia menegaskan segala kewenangan pergantian menteri berada di tangan Jokowi, tapi presiden masih fokus dalam penanganan pandemi.
"Reshuffle hak prerogatif presiden. Presiden dan para menteri fokus menangani pandemi Covid-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi," kata Fadjroel kepada reporter Tirto, Kamis (26/8/2021).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
