Indeks Current Issue

Maraknya kasus dokumen pribadi muncul ke publik dinilai karena ketidakpahaman institusi pemerintah yang berwenang.

Tindakan polisi yang "cuek" atas laporan warga mendapat sorotan. Polri didesak tak hanya melakukan reformasi kultural, tapi juga revolusi mental.

SE MenpanRB agar PNS ikut Komcad menuai kritik. ASN lebih baik fokus pada pelayanan publik daripada ikut komponen cadangan.

Puspom TNI menghentikan penyidikan penanganan perkara korupsi pengadaan heli AW-101. Bagaimana kasusnya di KPK?

Harga telur yang melonjak drastis tidak semata-mata karena permintaan yang melonjak, tapi tata kelola yang gagal diantisipasi pemerintah.

Kinerja KPK dinilai memburuk terutama di sektor SDA. Padahal menjadi sektor yang mesti dibenahi KPK berdasarkan peta jalan KPK 2012-2023.

Wasisto menilai Sandiaga jadi kartu truf Gerindra dalam Pemilu 2024 bila Prabowo Subianto enggan maju lagi sebagai capres.

Pemerintah naikkan CHT seolah membebankan pabrik produsen rokok. Namun hal itu berkelindan erat dengan petani tembakau sebagai penyuplai.

Al Chaidar menilai penangkapan-penangkapan ini memperlihatkan masih ada pendukung JAD di Indonesia dan makin menyebar ke banyak provinsi.

Adi Prayitno sebut publik menantikan upaya Gus Yahya dalam memenuhi janjinya bahwa NU tidak akan bermain politik praktis.

Sebenarnya kau ingin sekali pulang, mengucapkan selamat natal secara langsung ke orang tua. Namun mahalnya harga tiket pesawat merintangimu.

Rencana sanksi pidana bagi warga tak pakai PeduliLindungi menuai protes. Belum lagi masalah teknis yang tidak diperhitungkan pemerintah.

Penambahan kursi wamensos membuat wakil menteri era Jokowi jadi 23 kursi, meski baru 15 yang diisi. Padahal era 2014-2019, Jokowi hanya buat 3 wamen.

Bigwanto sebut dampak joki vaksin ini lebih besar pada aspek kepercayaan warga ke pemerintah dibanding kesehatan individu si joki.

Wasekjen PDIP Utut Adianto menyebut baliho Puan di lokasi bencana merupakan sikap spontan kader dan sebagai aksi positif.

Fahmi menilai kasus Bahar Smith harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk sesuai dengan SKB pedoman penanganan UU ITE.

Korelasi antara poros koalisi tidak sepenuhnya efektif karena publik lebih melihat figur capres-cawapres daripada konstelasi poros koalisi.

Isnur sebut dalam konteks pidana, seharusnya perkara yang diproses pertama kali dugaan pencurian oleh Marjani, bukan pembelaan Mbah Minto.

Keputusan Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 disambut baik buruh, diprotes pengusaha, dan disayangkan Kemnaker.

Gencarnya penangkapan terduga teroris pada akhir tahun berkelindan dengan momentum setiap kelompok melancarkan aksinya.