Indeks Current Issue

Langkah jaksa menuntut terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat agar divonis hukuman mati menuai kontroversi karena tidak sesuai dakwaan.

Peneliti ELSAM minta kejaksaan untuk serius dan memeriksa semua bukti terkait kasus HAM Paniai, termasuk memastikan aktor utama perkara itu.

Komnas Perempuan sebut saat NWR menghadapi kehamilan yang tak diinginkan, Randy memaksa menggugurkan kandungan meski korban menolak.

Kasus narkoba Nia Ramadhani kemungkinan dijatuhi hukuman rehabilitasi. Di tengah lapas yang overkapasitas, sistem pidana kasus narkoba perlu diubah?

Peran PNS tidak semua bisa tergantikan robot. Selain itu, infrastruktur penunjang untuk merealisasikan program ini belum siap.

Kebakaran Gedung Cyber menjadi bukti pentingnya manajemen mitigasi risiko bencana teknologi informasi di era digital ini.

Ada 3 faktor yang membuat reuni 212 tahun ini gagal, yaitu kehilangan momentum politik, tak ada musuh bersama, serta kehilangan figur kunci.

Jokowi resmi melantik anggota KND. Namun, Ketua HWDI Maulani memberikan catatan soal KND yang berada di bawah Kemensos.

Permasalahan pengurangan anggaran MPR tidak hanya keputusan Sri Mulyani, tapi ada proses pembahasan bujet antara DPR dan pemerintah.

Mahasiswa menuntut pihak kampus dan Menwa bertanggungjawab serta menuntut agar Menwa Satuan UPNVJ dibubarkan.

Wasisto menilai aksi reuni 212 tidak bisa dilepaskan sebagai upaya reorganisasi kelompok pendukung Rizieq Shihab usai FPI dibubarkan.

Buruh yang tergabung dalam KSPI akan mogok nasional pada 6-8 Desember 2021 kalau UMP 2022 masih mengacu pada PP 36/2021.

Nadia sebut kemungkinan yang terkena varian Omicron di Afrika Selatan mulanya adalah orang dengan HIV/AID yang belum memulai pengobatan.

Varian Omicron membawa lebih banyak mutasi pada spike protein virus dibandingkan dengan varian sintetis.

Penunjukan Sahroni dan Bamsoet mencitrakan secara politis bahwa Formula E ini dilegitimasi oleh Senayan.

Dedi Kurnia menilai isu toilet lebih mudah dieksekusi Erick Thohir daripada bermain isu yang lebih berdampak publik seperti BBM.

Perlu ada stimulus dari pemerintah agar konsumen termasuk UMKM mau beralih ke minyak goreng kemasan.

Peneliti LESPERSSI Beni Sukadis menilai konflik TNI vs Polri di level bawah bisa diselesaikan bila ditangani dari hulu hingga hilir.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.

Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.