tirto.id - Pimpinan Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) berang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti eks Direktur Bank Dunia itu karena dinilai tidak becus.
Semua berawal dari ujaran Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Ia jengkel dengan Sri Mulyani karena anggaran MPR turun setiap tahun. Fadel mengeluhkan kondisi pimpinan MPR yang sudah menjadi 10 orang justru anggaran turun. Ia mencontohkan anggaran sosialisasi 4 pilar yang merupakan program MPR turun dari 6 kali menjadi 4 kali.
Politikus Golkar yang maju sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2019 ini mengaku sempat berbicara dengan Jokowi dan Mensesneg Pratikno bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo soal anggaran. Namun Jokowi minta agar bicara ke Sri Mulyani, tapi menkeu disebut tidak memedulikan MPR.
Ia pun meluapkan kekesalannya karena ingin rapat pembahasan anggaran digelar. Fadel, yang merupakan Koordinator Badan Anggaran MPR, mengklaim Sri Mulyani selalu membatalkan sepihak setelah dua kali diundang rapat anggaran. Kegeraman itu akhirnya membuat Fadel mewakili MPR mendesak Jokowi mengganti Sri Mulyani.
“MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kami minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain,” kata Fadel.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membela Fadel. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengakui bahwa keluhan Fadel adalah hal nyata sehingga mendukung ujaran Fadel soal sikap Sri Mulyani yang tidak menghormati MPR.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan menteri keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi.
Bamsoet pun membenarkan mereka kesulitan untuk membahas refocussing anggaran dengan Sri Mulyani. Menurut pria yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia ini, kesulitan pembahasan tidak hanya mengganggu anggaran penanganan COVID MPR, tapi juga program lain dalam menjaga keutuhan bangsa seperti program sosialisasi 4 pilar.
“Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi empat pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," terang dia.
Kementerian Keuangan pun menjawab soal kejengkelan pimpinan MPR itu. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, ada beberapa alasan mengenai ketidakhadiran Sri Mulyani dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR untuk membahas anggaran MPR.
Prastowo sebut, ada dua undangan yang menkeu tidak hadir, yakni pada 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri sehingga Menkeu Sri Mulyani diwakili Wakil Menteri Keuangan.
Kemudian pada 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu Sri Mulyani harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda.
“Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali,” kata Prastowo melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto.
Prastowo pun menjelaskan refocussing pemerintah pusat dilakukan karena biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi yaitu dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” kata dia.
Selain itu, kata Prastowo, mengenai skema anggaran untuk MPR akan tetap menggunakan formula sesuai dengan mekanisme APBN. “Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," tegas Prastowo.
Yang Dipotong Tak Hanya Anggaran MPR
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menilai MPR seharusnya sadar bahwa anggaran yang dipotong bukan hanya lembaga mereka, tetapi juga DPR dan DPD. Ia mengingatkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan berat pada anggaran sehingga MPR seharusnya berbicara skala prioritas.
“Saya memahami juga program-program di MPR mungkin tidak bisa berjalan karena pengurangan anggaran, tetapi ini harus menjadi upaya bersama, ya, kan, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang hal serius diutamakan,” kata anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, Rabu (1/12/2021).
Namun, Misbakhun enggan berbicara lebih jauh soal desakan pimpinan MPR yang minta Jokowi agar mencopot Sri Mulyani, karena hal itu wewenang presiden. Misbakhun hanya mengaku hubungan DPR dengan Sri Mulyani baik.
“Hak prerogatif presiden mengangkat atau memberhentikan menteri. Saya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh soal itu. Namun, sebagai mitra kerja yang selama ini bekerja dengan menkeu dalam periode lama, saya sebenarnya mengapresiasi apa yang dilakukan Bu Menkeu dalam berhubungan dengan DPR,” kata Misbakhun.
Misbakhun menilai, Sri Mulyani tidak hadir jika atas permintaan presiden. Ia pun mengapresiasi sifat Sri Mulyani yang selalu memberikan surat permohonan jika tidak bisa hadir dan mengutus delegasi untuk pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu, Misbakhun meminta agar polemik MPR-Sri Mulyani bisa segera selesai.
“Ini harus dicari jalan keluarnya, bagaimana secara kelembagaan Bu Sri Mulyani supaya tidak ada kesan tidak menghargai MPR, datang ke MPR, menjelaskan ke MPR secara langsung apa saja yang menjadi dasar dan argumentasi mengenai policy di bidang anggaran dan kemudian alasan ketidakhadiran beliau dalam rapat dengan pimpinan MPR,” kata Misbakhun.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara soal permintaan pimpinan MPR untuk mereshuffle Sri Mulyani. Ia menilai kewenangan reshuffle ada pada Presiden Jokowi.
“Kalau itu, kan, urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memandang tindakan pimpinan MPR yang sampai meminta pencopotan Sri Mulyani sebagai aksi kekanak-kanakan.
“Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan,” kata Lucius kepada reporter Tirto, Kamis (2/12/2021).
Lucius beralasan, permasalahan pengurangan anggaran MPR tidak hanya keputusan Sri Mulyani, tetapi ada proses pembahasan anggaran antara DPR dengan pemerintah. Seharusnya MPR melihat faktor pembahasan pemerintah dan DPR daripada menyalahkan Sri Mulyani.
Selain itu, kata dia, Sri Mulyani melakukan pengurangan anggaran bukan demi gaya-gayaan. MPR seharusnya paham bahwa pemerintah butuh anggaran besar untuk penanganan pandemi hingga menangani dampak lanjutan ke publik.
Oleh karena itu, kata Lucius, kebutuhan anggaran membuat pemerintah harus realokasi dan refocusing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi.
“Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut, tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," kata Lucius.
Lucius menilai, dalih MPR bahwa mereka tidak dihormati oleh Sri Mulyani adalah alasan lebay. Ia menilai, Sri Mulyani sudah memberikan keterangan untuk tidak hadir, tetapi MPR mengklaim Sri Mulyani tidak hadir. Padahal, Sri Mulyani tetap bekerja.
“Menkeu bekerja kok, masa dianggap tak menghormati MPR? Ini alasan lebay kedua. Saya menduga MPR ini terlalu sensitif dan melankolis sehingga mudah tersinggung hanya karena merasa diabaikan," kata Lucius.
Lucius menambahkan, “Perasaan diabaikan itu lalu dianggap sebagai bentuk tidak menghormati lembaga. Padahal yang tersinggung itu cuma orang-orang di lembaga itu bukan lembaganya.”
Oleh karena itu, Lucius mengatakan Jokowi harus bersikap tegas dengan menyatakan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif dirinya. Pemberhentian menteri tidak bisa berbasis asal suka-tidak suka dan harus berbasis kinerja.
Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memandang konflik anggaran memang selalu menjadi persoalan. Aksi yang dilakukan pimpinan MPR wajar karena tidak sedikit instansi maupun lembaga yang punya wewenang resisten ketika anggaran mereka dipotong.
“Itu biasa saja sih dalam politik. Saya pikir realitas seperti itu bentuk penolakan resistensi dari MPR karena MPR itu, kan, fokus pada sosialisasi, anggaran-anggarannya dipakai untuk sosialisasi, untuk acara-acara Pancasila, kebhinekaan, acara-acara NKRI, acara-acara untuk yang mungkin bagi Kemenkeu enggak terlalu penting,” kata Pangi saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (2/12/2021).
Pangi pun beranggapan Kemenkeu mungkin tidak menyangka akan ada serangan dari MPR maupun Fadel Muhammad soal anggaran. Isu yang liar dengan menyatakan bahwa Fadel punya utang BLBI pun juga menjadi catatan bahwa terjadi perang "kartu" dalam memenangkan konflik narasi antara MPR dan Sri Mulyani.
Serangan Fadel juga membuktikan bahwa ada narasi perang yang terbangun antara kedua pihak. Namun, Pangi yakin permintaan Fadel maupun MPR hingga ingin Sri Mulyani diganti adalah hal mustahil. Pangi beralasan, Sri Mulyani adalah orang kepercayaan Jokowi dan hal tersebut terbukti dengan penunjukan Sri Mulyani hingga dua periode.
“Tokoh yang dipercaya bagi Jokowi sampai selesai itu Sri Mulyani untuk mengurus masalah keuangan ini, masalah tetek-bengek soal utang dan seterusnya. Dia nggak mau mengambil risiko mau mulai dari 0,” kata Pangi.
Pangi memandang, permasalahan ini menjadi pelajaran bagi Kemenkeu. Ia beralasan, Kemenkeu kerap kali memotong anggaran dengan tidak melihat dampak politiknya. Aksi pemotongan itu membuat Kemenkeu bisa terancam di masa depan. Ia berharap, Kemenkeu bisa belajar bahwa ada kalkulasi politik dalam setiap pemotongan anggaran.
“Walaupun mereka yang memegang anggaran, tapi pemotongan anggaran sesuka hati dan tidak ada perhitungan secara matematika politik, secara dikalkuasi secara baik itu juga menjadi pembelajaran bagi Kemenkeu,” kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
