Menuju konten utama

Sri Mulyani soal Fokus APBN 2022: Dari Penanganan COVID hingga SDM

Fokus kebijakan APBN 2022 di bidang kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan.

Sri Mulyani soal Fokus APBN 2022: Dari Penanganan COVID hingga SDM
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2022 akan melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, baik melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap dapat ekspansif di tengah pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiskal mengingat 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen.

"Dari sisi belanja, seperti yang disampaikan Bapak Presiden masih untuk penanganan pandemi COVID-19, perbaikan sisi SDM, peningkatan kualitas belanja yang makin efisien dan efektif serta produktif, serta mendukung reformasi struktural,” kata Sri Mulyani, Senin (29/11/2021).

Fokus kebijakan APBN 2022 meliputi bidang kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan. Kemudian bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM yang diikuti reformasi perlinsos dan penyempurnaan DTKS.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menyampaikan, diharapkan pimpinan kementerian/lembaga terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas termasuk melakukan penyesuaian otomatis untuk mengantisipasi ketidakpastian di 2022.

Kepada para kepala daerah beserta seluruh aparat pendukung, presiden mengharapkan agar senantiasa bersama-sama memperkuat pengendalian pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan diharapkan segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.

Sri Mulyani menjelaskan, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.

Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021,” kata dia.

Baca juga artikel terkait APBN 2022 atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz