tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) cum Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni sebagai ketua penyelenggara ajang balapan mobil listrik Formula E. Anies juga mengangkat Ketua Umum IMI cum Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai ketua panitia pengarah dalam event tersebut.
Keputusan itu diungkapkan Gubernur Anies setelah menggelar pertemuan antara Co-founder Formula E Alberto Longo, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto, Ketua Umum IMI Bamsoet dan Sekjen IMI Ahmad Sahroni di sebuah rumah makan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, 24 November lalu.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perkembangan balap mobil listrik Formula E yang dijadwalkan digelar pada 4 Juni 2022. Anies mengklaim bahwa persiapan untuk event internasional tersebut berjalan dengan baik.
Keputusan Anies melibatkan Sahroni dan Bamsoet dinilai sarat dengan motif politik. Peneliti Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai dengan ditunjuknya Sahroni dan Bamsoet membuktikan bahwa dua partai koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf mendukung Formula E.
“Adanya Sahroni dan Bamsoet itu mencitrakan secara politis bahwa Formula E ini dilegitimasi oleh Senayan,” kata Wasisto kepada reporter Tirto.
Selain itu, kata Wasisto, Anies dinilai memiliki motif lain, yakni mendekati Sahroni dan Bamsoet yang merupakan petinggi Partai Nasdem dan Golkar untuk kepentingan Pilpres 2024. Anies sendiri dekat dengan Nasdem, bahkan digadang-gadang sebagai bakal capres dari parpol besutan Surya Paloh itu.
“Apalagi ini tinggal kurang dari dua tahun dan masa jabatan Anies juga akan selesai pada 2023. Makanya selagi masih menjabat, Anies berupaya mendekati para elite partai melalui Formula E,” kata Wasisto.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin. Ia menilai, selama ini ajang balapan mobil listrik itu kerap dijegal, terutama oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI dan PDIP.
Karena itu, diperlukan backup dari kader parpol yang kuat dan duduk di parlemen. Selain itu, kata Ujang, peran Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra kerjanya. Sebab, KPK saat ini tengah menyelidiki event Formula E yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Sahroni setelah ditunjuk Anies Baswedan menjadi ketua Formula E pun mengatakan akan melibatkan KPK untuk melakukan pengawasan.
Sementara itu, kata Ujang, Bamsoet merupakan Ketua MPR dapat melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Anies ini butuh backup politik, karena kalau dia sendirian, kalau panitia dari DKI saja, maka dia dari segi politik akan kalah,” kata Ujang kepada reporter Tirto, Jumat (26/11/2021).
Ujang menambahkan, dengan kepemimpinan Sahroni dan Bamsoet di Formula E Jakarta juga dapat melobi fraksi partai politik di DPRD DKI melalui Nasdem dan Golkar.
Sedangkan pernyataan Bamsoet yang mengatakan keputusan final penentuan jalur Formula E ada di tangan Jokowi, kata Ujang, sebagai motif politis agar presiden merasa dilibatkan, sehingga dapat mendukung kegiatan balapan tersebut.
Namun, belakangan Bamsoet dan Anies mengklarifikasi kalua penetuan lokasi jalur Formula E adalah tanggung jawab Pemprov DKI sebagai tuan rumah. Rencananya, terdapat lima opsi lokasi Formula E, yakni di Jalan Sudirman, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Internasional Stadium (JIS), JI-Expo Kemayoran, dan Ancol.
Duduk Perkara Pencatutan Nama Jokowi
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritisi penyelenggara Formula E yang telah mendompleng nama Presiden Jokowi untuk melancarkan acara. Dia mengatakan, upaya tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani KPK.
“Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama presiden," kata politikus PDIP itu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Pernyataan Prastio ini menanggapi pernyataan Co-Founder Formula E, Alberto Longo dan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bamsoet yang mengatakan venue balap mobil listrik di Jakarta akan diumumkan sebelum Natal dan yang menentukannya adalah Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juta meminta nama Presiden Jokowi tidak dibawa-bawa terkait gelaran Formula E. Menurutnya, Formula E adalah event yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Anggara justru curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa dalam ajang Formula E yang diduga bermasalah karena ada pemeriksaan oleh KPK.
“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata Anggara.
Selama ini, PDIP dan PSI merupakan dua fraksi di DPRD DKI yang getol menggencarkan interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies. Seluruh anggotanya yang ada di fraksi, yakni sebanyak 33 orang melayangkan interpelasi.
Isu pencatutan nama Jokowi bahkan sempat direspons Kemensetneg yang menegaskan Jokowi tidak campur tangan dalam ajang yang digelar Pemprov DKI itu. Hal ini ditegaskan Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini dalam keterangan, Kamis (25/11/2021).
Faldo mengakui Gubernur DKI Anies Baswedan mengajukan waktu untuk menghadap Presiden Jokowi bersama petinggi Formula E. “Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara,” kata dia.
Anies pun membantah lokasi sirkuit Formula E ditentukan oleh Presiden Jokowi. “Loh, masa lokasi presiden. Ya enggak lah. Lokasi kok urusan presiden," kata Anies. Pihak yang menentukan lokasi Formula E adalah penyelenggara, yakni IMI, PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Formula E Operations (FEO), kata Anies.
Respons Anies Baswedan & Penyelenggara
Gubernur Anies mengatakan dipilihnya Sahroni dan Bamsoet memimpin ajang balapan Formula E lantaran mereka merupakan anggota IMI dan berpengalaman dalam menyelenggarakan acara balapan, baik itu roda dua, empat maupun yang lainnya.
Sebab, kata Anies, kegiatan Formula E pada tahun depan mengadopsi skema kolaborasi. Artinya, Jakpro tidak sendiri dalam mengorganisir event tersebut, melainkan bekerja sama dengan IMI.
“Jadi ini adalah sebuah kegiatan kita semua bersama-sama melakukan kolaborasi dan dibawah arahan yang disiapkan Pak Bambang dan seluruh jajaran IMI, lalu kerja sama dengan Formula E Operation (FEO), kami percaya dengan penyelenggaraan sebagai sebuah kolaborasi insya Allah berjalan dengan baik,” kata Anies, Jumat (26/11).
Ketum IMI Bamsoet menegaskan penentuan lokasi sirkuit Formula E tetap akan dilakukan oleh pihaknya sebagai perpanjangan tangan dari Fédération Internationale de l'Automobile atau Federasi Olahraga Mobil Dunia (FIA).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan petinggi Formula E berharap dapat bertemu Jokowi atas permohonan Gubernur Anies untuk meminta arahan terkait lokasi mana yang paling tepat perihal lokasi sirkuit, mengingat ini adalah event internasional.
“Salahnya [melibatkan Jokowi] di mana? Justru saya menilai hal itu merupakan bentuk penghormatan Alberto kepada Bapak Presiden sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (26/11/21).
Bamsoet mengklaim, IMI berkepentingan menjaga kepercayaan organisasi otomotif dunia atas berbagai agenda balap internasional yang sudah ditetapkan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. “Masalah hukum [KPK] bukan urusan kami. Silakan para penegak hukum memprosesnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.
Sementara itu, Sahroni mengatakan Formula E adalah momentum untuk kebangkitan politik, sekaligus makin memperkenalkan mobil listrik dan industri baterai dalam negeri kepada masyarakat.
“Sehingga saya mohon, mari kita kesampingkan prasangka dan kepentingan politik, kita kerja bersama demi suksesnya event ini,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
