Indeks Current Issue

Motif Anies Tunjuk Sahroni & Bamsoet jadi Penyelenggara Formula E
Penunjukan Sahroni dan Bamsoet mencitrakan secara politis bahwa Formula E ini dilegitimasi oleh Senayan.

Di Balik Komunikasi Politik "Toilet" Menteri BUMN Erick Thohir
Dedi Kurnia menilai isu toilet lebih mudah dieksekusi Erick Thohir daripada bermain isu yang lebih berdampak publik seperti BBM.

Untung Rugi Kebijakan Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah
Perlu ada stimulus dari pemerintah agar konsumen termasuk UMKM mau beralih ke minyak goreng kemasan.

Masalah di Balik Bentrok Anggota TNI vs Polri yang Terus Berulang
Peneliti LESPERSSI Beni Sukadis menilai konflik TNI vs Polri di level bawah bisa diselesaikan bila ditangani dari hulu hingga hilir.

Putusan MK Setengah Hati: UU Cipta Kerja Cacat tapi Masih Berlaku
Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.

Peta Fraksi di DPR yang Mendukung dan Menolak Naskah RUU TPKS
Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja: Negara Terbukti Lakukan Hal Ilegal
Putusan MK ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan perundangan di masa depan.

Pendekatan yang Tepat Bagi Panglima TNI Andika untuk Masalah Papua
Pendekatan nonmiliteristis, selain harus dijelaskan secara gamblang, perlu melibatkan warga sipil untuk penerapannya, kata Adriana.

Polemik Telegram Panglima TNI soal Pemanggilan Prajurit Harus Izin
Telegram Panglima TNI dinilai membuktikan ketertutupan TNI dan jadi ruang perlindungan tindak kejahatan (impunitas) bagi prajurit.

Kasus 31.624 PNS Terima Bansos & Sengkarut Data yang Tak Selesai
Kasus ribuan PNS jadi penerima bansos menunjukkan bila Kemensos belum optimal dalam melakukan tata kelola DTKS.

Mengapa Kesaksian Robin Pattuju soal Lili Tak Cukup Jadi Syarat JC?
Robin harus membuka keterangan lebih jauh, tidak sebatas komunikasi Lili dan Syahrial kalau ia mau jadi JC.
Ironi KLHK: Hutan Dibabat Korporasi, Rakyat Dibebani Tanam Pohon
Jangan mengajak masyarakat menanam, menjaga dan merawat pohon, tapi pemerintah tetap memberi izin pelepasan kawasan hutan.

Menyoal Logika Arteria Dahlan 'Aparat Penegak Hukum Bebas OTT KPK'
Peneliti ICW menilai ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum.

Banjir Kalimantan akibat Lingkungan Rusak: Tak Cukup Penghijauan
Banjir di Kalimantan terjadi hingga lebih dari 3 pekan, Presiden Joko Widodo menyebut penyebab banjir adalah kerusakan lingkungan.

Situs Polri Diretas & Data Kepolisian Bocor, Kenapa Terus Berulang?
Situs Polri diretas dan terjadi kebocoran data kepolisian. Mengapa kejadian peretasan lembaga negara terus berulang?

Menakar Dampak Politik Muktamar NU Mundur akibat PPKM Level 3
Akibat penerapan PPKM Level 3, Muktamar NU akan diundur, apa saja dampaknya ke perpolitikan nasional?

WSBK Mandalika: Deretan Masalah Mulai Unboxing hingga Warga Gusuran
WSBK Superbike yang dimulai 19 November 2021, saat persiapan ada beberapa masalah seperti kasus unboxing motor Ducati hingga ganti rugi warga gusuran.

Polemik PPKM Level 3 saat Nataru antara Efek Ekonomi atau COVID-19
PPKM Level 3 diterapkan selama libur Natal dan tahun Baru di seluruh Indonesia demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

Kenaikan UMP 2022 Tipis Bikin Buruh Menjerit, Pemerintah Bisa Apa?
Kenaikan UMP 2022 yang naik tipis dan tak sebanding inflasi memicu protes buruh, pemerintah bisa apa?

Kasus Istri Dipidana di Karawang: Jangan Kriminalisasi Korban KDRT
Kasus istri dipidana gara-gara marahi suami mabuk di Karawang dinilai salah kaprah penegakan hukum berimbas kriminalisasi perempuan korban KDRT.
Masuk tirto.id







