Indeks Current Issue

Aisah menilai konflik internal parpol akan menghambat kerja-kerja partai, sehingga publik tidak bisa berharap banyak terhadap partai.

Vonis banding Edhy Prabowo yang diperberat menjadi 9 tahun penjara membuktikan tuntutan KPK di Pengadilan Tipikor tidak optimal.

Sirkuit Mandalika di NTB yang diresmikan Jokowi pada Jumat (12/11/2021) menyisakan dugaan pelanggaran HAM dalam prosesnya.

Jokowi disarankan perbaiki timsel KPU-Bawaslu. Sebab, segala keputusan timsel bisa dianggap ilegal karena tak sesuai regulasi yang berlaku.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS sebagai respons maraknya kekerasan seksual di kampus menuai polemik.

Indonesia berencana menghentikan pembangunan PLTU batu bara baru untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

Bio Farma akan menghitung ulang komponen biaya tes PCR. Ada peluang menurunkan tarif PCR yang saat ini dipatok pemerintah.

Kursi wakil panglima TNI diaktifkan lagi di era Jokowi lewat Perpres. Namun sejumlah pihak mempertanyakan urgensinya.

Partai baru bermunculan jelang Pemilu 2024. Selain harus melalui verifikasi ketat KPU, mereka juga akan dihadapkan pada aturan ambang batas parlemen.

Jika pemilihan calon KSAD mempertimbangkan regenerasi kepemimpinan, maka nama-nama jenderal bintang 3 yang layak mengerucut pada dua nama.

LPSK siap berikan pelindungan kepada korban pelecehan seksual di Unri dan minta pihak kampus mengedepankan perspektif korban.

Rencana PA 212 gelar reuni 212 di Monas saat pandemi COVID-19 mendapat penolakan. Kegiatan itu dinilai hanya menimbulkan masalah.

Nadia Hadad menilai pembangunan yang berkelanjutan dan zero deforestasi dapat berjalan beriringan tanpa harus dikorbankan.

KOMPAKS mendorong percepatan pelaksanaan Permendikbudristek PPKS merespons masifnya kasus kekerasan seksual di kampus.

KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.

Asian Development Bank (ADB) meluncurkan skema pembiayaan baru yang dapat mendorong transisi energi bersih di Indonesia.

DPR disebut hanya "tukang stempel eksekutif" karena enggan bertanya soal dugaan kasus HAM & harta jumbo Andika Perkasa saat fit and proper test.

Penunjukan Andika Perkasa jadi calon Panglima TNI dinilai tidak lepas dari kepentingan Jokowi soal proyek strategis nasional.

LAZ-ABA yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah mengumpulkan dana yang diperuntukkan bagi aksi-aksi terorisme dan program jihad global.

Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram.