Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyindir PT Pertamina (Persero) yang tak kunjung merealisasikan pembangunan kilang minyak baru hingga saat ini.
Padahal, saat ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi pada 2018 lalu, perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut pernah berjanji akan membangun 7 kilang minyak baru dalam kurun waktu 5 tahun, yang artinya sampai 2023.
"Waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satu pun," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Akibat nihilnya pembangunan kilang minyak anyar itu, menurut Purbaya, Indonesia harus memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dengan impor via Singapura. Terlebih, peningkatan konsumsi BBM membuat subsidi yang digelontorkan pemerintah membengkak dari tahun ke tahun.
Sebagai informasi, pada 2024 realisasi subsidi BBM jenis Pertalite mencapai Rp56,1 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan. Sedangkan, realisasi subsidi BBM jenis Solar pada tahun yang sama mencapai Rp89,7 triliun, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Sementara itu, jika dilihat dari konsumsinya, realisasi konsumsi BBM naik dari 10.284,4 ribu kiloliter (kl) pada 2024 menjadi 10.639,8 ribu kl pada 2025, atau meningkat 3,5 persen.
"Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru," lanjut Purbaya.
Karena realisasi subsidi energi yang terus membengkak ini, mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu meminta agar Pertamina segera merealisasikan rencana pembangunan kilang baru tersebut. Tidak kalah penting, upaya peningkatan produksi untuk menekan impor BBM juga harus dilakukan secara bersamaan.
"Jadi Bapak, tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Pabrik pupuk juga," tuturnya.
Sejalan dengan kontrol terkait pelaksanaan anggaran subsidi dan kompensasi ini, Purbaya juga mengancam Pertamina akan memotong anggaran subsidi yang sudah dialokasikan pemerintah jika proyek pembangunan kilang yang sudah diamanatkan pemerintah ini tidak segera dijalankan.
"Jadi, pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa nggak, proyek-proyek yang diusulkan. Kalau nggak, kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas. Artinya timbal balik," tegas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
