Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Dirjen SEF), Febrio Nathan Kacaribu sejak beberapa hari lalu.
Selanjutnya, ia menunjuk Sudarto, yang saat ini masih menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, sebagai pengganti sementara Luky. Sementara itu, posisi Febrio diisi oleh Ferry Ardiyanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PAHK) di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pencopotan dua dirjen yang mengemban tugas strategis tersebut memberi sinyal adanya risiko besar dalam pengelolaan anggaran.
“Cash flow APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)-nya mungkin terguncang hebat karena alokasi anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) terlalu besar, sementara ada kebutuhan belanja rutin, beban subsidi energi dan bunga utang yang harus dibayar,” kata dia kepada Tirto, dikutip Jumat (24/4/2026).
Dengan beban berat APBN, Purbaya dinilai seolah mencari kambing hitam, dengan Febrio dan Luky menjadi pihak yang disalahkan.
“Padahal kesalahan Purbaya sendiri tidak mau pangkas anggaran MBG dan Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) secara signifikan,” tambah Bhima.
Pencopotan dua dirjen ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari pelaku pasar. Para pelaku pasar dapat melihat adanya ‘retakan’ di dalam Kementerian Keuangan yang mulai terbuka ke publik.
Dihubungi secara terpisah, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pencopotan dua dirjen strategis di Kementerian Keuangan dapat dilihat dari dua sisi, yakni tata kelola internal dan persepsi eksternal.
Dari sisi internal, pergantian pejabat tinggi merupakan hal yang wajar dalam siklus birokrasi, karena dapat terkait dengan evaluasi kinerja, kebutuhan penyegaran organisasi, atau penyesuaian arah kebijakan.
Namun demikian, mengingat posisi dirjen di Kementerian Keuangan sangat teknokratis dan berperan langsung dalam pengelolaan fiskal, penerimaan negara, serta stabilitas APBN, waktu dan cara Purbaya dalam mengomunikasikan pencopotan Febrio dan Luky menjadi faktor yang krusial.
“Jika tidak dijelaskan secara transparan dan kredibel, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal adanya friksi internal atau tekanan tertentu, bukan sekadar rotasi administratif,” ujar dia kepada i, Jumat (24/4/2026).
Dalam konteks ketidakpastian global saat ini—ditandai dengan tren suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama, fragmentasi geopolitik, hingga volatilitas harga komoditas—stabilitas institusi fiskal menjadi jangkar kepercayaan.
Terlebih, Kementerian Keuangan selama ini dikenal sebagai salah satu institusi dengan tingkat kredibilitas paling kuat di Indonesia.
“Maka setiap perubahan mendadak di level strategis berpotensi menimbulkan ‘noise’ di pasar, terutama jika menyangkut posisi yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak atau pembiayaan utang,” jelas Ronny.
Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada fundamental, melainkan pada ekspektasi. Investor cenderung menunggu dan menilai ulang konsistensi kebijakan, yang kemudian dapat tercermin pada imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN), nilai tukar, maupun keputusan investasi jangka pendek.
Meski demikian, dampak tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola masa transisi. Jika pengganti memiliki rekam jejak yang kuat, proses berjalan cepat, dan arah kebijakan ditegaskan tetap konsisten, pasar biasanya akan segera menyesuaikan diri.
Dalam banyak kasus, pelaku pasar tidak terlalu sensitif terhadap siapa sosok yang menjabat, tetapi lebih terhadap ada atau tidaknya perubahan arah kebijakan fiskal, seperti terkait defisit, pembiayaan, atau reformasi pajak.
“Selama itu tidak berubah, efeknya cenderung temporer. Jadi, poin kuncinya bukan pada pencopotannya semata, tetapi pada manajemen persepsi dan kesinambungan kebijakan. Di era sekarang, stabilitas bukan hanya soal angka-angka APBN, tetapi juga soal kredibilitas institusi dan kejelasan komunikasi,” pungkas Ronny.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
