tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membantah kabar bahwa pemerintah pusat telah memindahkan penyaluran gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara). Bahkan, menurutnya hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun rencana dari pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme penyaluran payroll ASN tersebut.
“Enggak ada. Itu bukan dari kami, kami enggak ada kebijakan seperti itu. Kami seperti biasa saja,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Selain rekening payroll, pemerintah pusat juga tidak memiliki rencana untuk mengubah mekanisme transfer yang selama ini berjalan.
“Dari pemerintah pusat, enggak ada rencana seperti itu. Jadi, enggak ada rencana perubahan transfer. Cara transfer sampai sekarang seperti biasa yang dilakukan,” katanya.
Meski begitu, Purbaya tidak menutup kemungkinan apabila terdapat kebijakan dari pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran payroll ASN di wilayah masing-masing. Namun, hal tersebut berada di luar kewenangannya.
“Kalau pemdanya yang ngatur ya saya enggak tahu,” ujar Purbaya.
Wacana pemindahan payroll ASN ke Himbara tersebut mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (BAM DPR) dengan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) pada 3 September 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan FSP BPD SI mengaku khawatir dengan wacana itu karena dikhawatirkan akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Bagaimana tidak, wacana kebijakan pemindahan payroll akan memicu efek domino yang akan langsung memukul tiga pilar utama BPD: tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau current account saving account (CASA) milik BPD juga dinilai akan merosot tajam.
"Jika payroll ASN ini pindah dari BPD ke Himbara, maka otomatis dana CASA dari BPD ini akan berkurang cukup signifikan. Dengan berkurangnya dana CASA yang cukup signifikan ini, likuiditas dari BPD otomatis akan menurun," ujar Sigit, perwakilan FSP BPD SI dalam rapat.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id





































