Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah bakal membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Sementara itu, anggota tim terdiri atas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani; serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy.
Menurut Purbaya, tim akselerasi inilah yang nantinya akan memonitor pelaksanaan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sehingga tidak ada satu pun yang macet.
“Pada dasarnya, kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah Pak Prabowo. Jadi, ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet, kita mempercepat supaya jalan dengan baik,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Tidak hanya itu, tim akselerasi juga akan menerima pengaduan dari para pelaku bisnis yang merasa masih mengalami gangguan dalam sistem perekonomian, khususnya setelah pemerintah merilis delapan paket stimulus ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional serta lima program terkait penyerapan tenaga kerja pada hari ini.
Sebagai tindak lanjut, tim akselerasi bakal mengadakan sidang khusus dengan bahan yang didasarkan pada aduan para pelaku usaha.
“Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali. Jadi, seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya,” jelas Purbaya, sembari mencontohkan bahwa cara kerja Tim Akselerasi Program Prioritas ini mirip dengan Pokja IV di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dengan adanya Tim Akselerasi Program Prioritas ini, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu berharap seluruh hambatan yang masih dialami sektor swasta dapat segera diatasi. Dengan demikian, kinerja industri yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik.
“Jadi, saya harapkan dengan adanya tim ini seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan. Sehingga, mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” jelas Purbaya.
Ia juga memastikan, langkah menggeser penempatan Rp200 triliun itu dipastikan akan menurunkan biaya dana (cost of money) di pasar keuangan karena bank tidak lagi perlu bersaing menaikkan bunga untuk menarik dana.
"Jadi tidak ada lagi cost tambahan bagi himbara jadi harusnya sih akan berjalan mulus, cuma nanti kita gebrak-gebrak supaya lebih cepat aja," tegasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
