Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan baja Cina yang melakukan pengemplangan pajak. Jadwal ini mundur dari rencana sebelumnya, yaitu pada pekan lalu.
“Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari dua hari deh. Harusnya minggu ini,” ungkap Purbaya kepada awak media, usai Sidang Debottlenecking, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Karenanya, Purbaya kini tengah menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menyidak perusahaan yang bersangkutan.
“Kita sedang siapkan,” tambahnya.
Sebelumnya, ke dua perusahaan baja asal Cina diduga melakukan pengemplangan pajak. Sidak yang semula direncanakan pekan kemarin, dijadwalkan ulang menjadi pekan ini setelah persiapan tim.
Purbaya menyatakan kesiapan untuk mengunjungi langsung perusahaan-perusahaan tersebut. "Enggak lah, nanti kita rame-rame ke sana. Tadinya mau minggu ini tapi belum siap orangnya. Minggu depan deh, kita datang rame-rame ke perusahaan itu. Kita datangi bosnya nanyain itu," kata Purbaya saat ditemui di sekitar Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dua perusahaan tersebut, yang beroperasi di Surabaya dan Medan, diduga telah lama melakukan praktik tidak membayar pajak, termasuk PPN. Menurutnya, perusahaan-perusahaan ini berasumsi bahwa institusi keuangan Indonesia korup sehingga bisa dimanipulasi.
“Mereka tuh udah cukup lama beroperasi di sini dan mereka akan terus beroperasi seperti itu dengan anggapan Pemerintah Indonesia, Pajak, Bea Cukai, Kementerian Keuangan korup sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktek seperti itu, enggak bayar PPN segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau nunjukin ke mereka bahwa mereka salah," ujar Purbaya.
Purbaya juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong oknum pegawai. Ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi jika menemukan bukti keterlibatan.
"Ya gampang, saya pokoknya saya deteksi ya di situ, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, isinya siapa. Saya akan nanya satu dua tiga pertanyaan habis itu saya rumahkan semua orang pajak," ancamnya.
Ia pun mengatakan tak akan mencari buktinya terlebih dahulu. "Iya boleh kan? ngapain bukti. Dirumahkan saja dulu. Nanti kalau itu (pegawai pajak bawa ke) pengadilan-pengadilan, ngadu-ngadu bodo amat,” ucapnya.
Tindakan tegas ini, menurutnya, diperlukan karena praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan merugikan perusahaan domestik dan negara.
"Karena udah terbukti udah puluhan tahun dan kita dihina disemenakan seperti itu, gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu dan menganggap bangsa kita bangsa tempe," tambahnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
