STOP PRESS! Jadi Saksi di Sidang E-KTP Hari Ini, Setnov Sibuk Acara HUT Golkar

Publik Puas Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, Kata Seskab

Reporter: Agung DH
19 Oktober, 2016 dibaca normal 1:30 menit
Publik Puas Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, Kata Seskab
Warga membersihkan bantaran rel kereta api di kawasan pemukiman padat penduduk, Petamburan, Jakarta, Selasa (19/7). BPS merilis jumlah penduduk miskin di indonesia per maret 2016 mencapai 28,01 juta orang dan angka ini sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional. Antara foto/M Agung Rajasa.
tirto.id - Kepuasaan publik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai meningkat dibandingkan saat pemilihan presiden lalu. Sejumlah lembaga survei bahkan menyebutkan kepuasaan publik, terutama pada kinerja presiden Jokowi, mencapai 66 hingga 68 persen.

Berbicara kepada pewarta di lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (19/10/2016) siang, Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung menyebutkan bahwa angka itu bisa menjadi ukuran tingkat kepuasan publik terhadap kerja pemerintahan Jokowi.

“Itu artinya kepuasan itu melebihi dari apa yang diperoleh presiden ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) pada waktu itu. Sehingga kalau mau menggunakan ukuran, inilah yang dipakai sebagai ukurannya,” kata Pramono.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa di dua tahun pertama pemerintahan, pemerintah fokus untuk membenahi perekonomian Indonesia di tengah melambatnya ekonomi dunia.

“Alhamdulillah Indonesia para periode ini bisa tumbuh pada 5,18. Pertumbuhan ekonomi kita itu dibandingkan dengan kawasan lainnya kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih dari itu,” ujarnya.

Sementara di bidang hukum, pemerintah sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum, salah satunya dengan gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Ke depan, Pramono berharap, Peraturan Presiden terkait Saber Pungli dapat segera diteken presiden dalam beberapa pekan mendatang.

Terkait revolusi mental, Pramono Anung menjelaskan bahwa masyarakatlah yang bisa merasakan dampak dari revolusi mental yang telah dilakukan pemerintah. Pramono mencontohkan keputusan Presiden Jokowi kemarin ketika menetapkan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  di Papua seperti di daerah lain.

Menurut Pramono kebijakan tersebut merupakan kebijakan revolusioner, yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya, dan ini memang baru pertama kali.

 “Bagaimana bisa di Papua harga BBM Rp 6.500/liter, memang itu harga di SPBU, dan nantinya harga sampai di tempat itu yang dulunya hampir Rp 50.000/liter lebih mudah-mudahan bisa di bawah Rp 10.000/liter. Maka dengan demikian, inilah yang dilakukan, termasuk karakter bangsa yang selalu disebutkan oleh Presiden bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kompetitif, bangsa yang harus menjadi pemenang,” tutur Pramono.

Pernyataan Pramono itu terlontar berkaitan dengan kritikan anggota DPR RI yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK belum melakukan berhasil mewujudkan revolusi mental. Pramono menilai kritik Fahri itu penting, justru pemerintah tidak nyaman kalau Fahri tidak mengkritik.

“Jadi kita harapkan selalu mengkritik,” kata Pramono tersenyum.

Di sektor pemberantasan korupsi, lebih lanjut Pramono menyampaikan, dalam 2 tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen kerjanya tidak melemah. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa hampir merata di semua partai membuktikan bahwa KPK tetap menjadi institusi yang memiliki kepercayaan publik tertinggi.

“Ini menunjukkan bahwa kalau menurut saya KPK tidak melemah, KPK sekarang ini tetap menjadi sebuah institusi yang kepercayaan publik tertinggi, dan terbukti hampir semua partai tersentuh oleh KPK. Tidak ada staupun partai yang tidak tersentuh oleh KPK,” pungkas Pramono.

Baca juga artikel terkait PRAMONO ANUNG atau tulisan menarik lainnya Agung DH
(tirto.id - agu/agu)

Keyword