Puan Klaim DPR Cari Solusi dari Masalah Potongan Tarif Ojol

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku bahwa pihaknya tengah mencari solusi yang adil bagi aplikator maupun mitra dari persoalan pemotongan tarif aplikasi. DPR disebutnya terus memfasilitasi persoalan ini bersama pemerintah agar ada jalan keluar dari tuntutan potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen.

"Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Puan, Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan, serta Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika selama ini terus bekerja menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut. Namun, memang dia mengakui hingga kini masih dicari solusi tanpa memberatkan kedua belah pihak.

"Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi, dari komisi V, dari komisi IX bahkan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut," tutur mantan Menko PMK itu.

Terkait aksi demo hari ini, Puan pun mengimbau kepada para pengemudi ojol untuk melakukan penyampaian pendapat secara tertib. Sehingga, tidak mengganggu ketertiban umum.

Di sisi lain, Komisi V DPR menyatakan akan mengundang perwakilan serikat pengemudi ojol untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR pada Senin, (26/5/2025). RDP itu akan membahas regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen aplikasi.

"Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin, jam 1 siang. Setelahnya Komisi V DPR akan mengundang operator," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Gedung DPR, Selasa, (20/5/2025).

Menurut dia, Komisi V DPR tidak akan mendudukkan driver ojol dan operator di hari yang sama. Sebab, jika dijadikan satu, akan ada keputusan yang diambil dengan cara terpaksa.

Lasarus memahami bahwa dalam persoalan itu yang terpenting adalah regulasi. Oleh karenanya, undang-undang yang terkait dengan kebijakan pemotongan tarif dipandang harus segera dikejar.

"Kalau untuk demo ini kan salah satu tuntutannya yang meminta untuk potongan 10 persen dari aplikasi," ucap Lasarus.