tirto.id - Presiden Joko Widodo mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 tak efektif menekan laju penyebaran COVID-19. Bagi para epidemiolog, pertanyaan ini justru patut dipertanyakan karena sejak awal pandemi pemerintah memang sekadar melakukan pengendalian semu sehingga kasus konfirmasi positif kian melonjak.
Pernyataan Jokowi keluar dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri di Istana Bogor, 29 Januari 2021. “Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki index mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi kemudian bicara kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ada di depannya. “Saya ingin Pak Menko mengajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi agar mendesain kebijakan itu bisa betul-betul komprehensif.”
Dosen sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir menilai pernyataan Jokowi yang meminta Luhut menggandeng para epidemiolog menunjukkan “kepercayaan dia terhadap diri sendiri sudah menurun.” “Dia minta epidemiolog dari luar diajak, padahal di dalam tim sendiri sudah ada para epidemiolog,” kata Sulfikar melalui sambungan telepon, Senin (1/2/2021)
Bukan kali ini saja Jokowi memerintahkan Luhut untuk menangani COVID-19. Pada September tahun lalu Luhut diperintahkan menekan laju penularan pandemi dalam waktu dua pekan di sejumlah provinsi yang memiliki kasus paling banyak. Ketika itu Luhut juga bilang bakal menggandeng para ahli. Sayang hasilnya tak signifikan.
Saran Epidemiolog
Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) mengatakan desain pengendalian pandemi pemerintah sejak awal keliru. Pembatasan baik atas nama PPKM atau sebelumnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak efektif sehingga kini penularan COVID-19 jadi tak terkendali.
“Kenaikan kasus dikarenakan pengendalian selama 10 bulan kemarin itu pengendalian semu. Kita menganggap seolah-olah jumlah kasus sedikit dan terkendali kemudian jumlah sembuh banyak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. [Akibatnya] masyarakat lalai,” kata Masdalina kepada reporter Tirto, Senin.
PSBB atau karantina wilayah secara luas dan kemudian berubah nama menjadi PPKM menurutnya kebanyakan jargon. Harusnya pengendalian dilakukan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Karantina Kesehatan, yakni di tingkat wilayah paling kecil yakni karantina rumah.
Karantina rumah diberlakukan terhadap mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 beserta kontak eratnya. Kemudian, jika dalam satu rukun tetangga (RT) terdapat lebih dari dua rumah, maka dilakukan karantina satu RT. Apabila ada lebih dari dua RT maka dilakukan karantina satu rukun warga (RW). Begitu terus hingga tingkat atas.
“Benar-benar disiplin tidak ada yang keluar masuk. Harus diawasi bukan hanya sekedar wacana dan kata-kata tapi implementasinya tidak ada,” kata Masdalina. “Jangan seperti sekarang. Jargonnya PSBB dan PPKM tapi faktanya semuanya bisa keluar masuk dan bahkan pergi ke luar daerah, bisa ketemu dengan banyak orang dan bikin kerumunan bahkan sektor yang dibuka ada 13. Apa itu maknanya? Tidak ada. Itu yang menyebabkan kegagalan program tersebut.”
Selain melakukan pengawasan, tanggung jawab pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan warga selama 14 hari.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan kegagalan pengendalian pandemi di Indonesia adalah bukti bahwa intervensi melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tak sebanding dengan besaran masalah. Terlebih dengan kebijakan PPKM yang menurunya jauh dari cukup.
“PPKM itu kan bentuk dari PSBB yang dilonggarkan dan dimodifikasi. Yang sudah kita lihat, ya, tidak efektif,” kata Dicky melalui sambungan telepon, Senin.
Menurutnya saat ini strategi paling tepat adalah PSBB sesuai dengan UU Karantina Kesehatan--yang maknanya lebih dekat dengan lockdown. Semua aktivitas dibatasi tanpa terkecuali, khususnya di Jawa yang memiliki kasus paling banyak.
PSBB yang diberlakukan secara penuh bermakna kebijakan menghentikan pergerakan manusia antar kota dan memberlakukan kerja dari rumah untuk seluruh sektor swasta dan 80 persen kerja dari rumah untuk sektor publik. Penutupan tempat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya juga harus dilakukan.
“Ini tidak benar-benar total lockdown tapi semi lockdown. Intinya supanya pengendalian penularan itu dapat dilakukan pada ruang-ruang tertentu, membatasi pergerakan orang antar kota,” kata Sulfikar.
Bersamaan dengan itu harus tetap dikuatkan testing, tracing, dan treatment (3T), kata Dicky.
Pemerintah harus menaikkan testing setidaknya lima kali lipat dari sekarang, khususnya untuk pelacakan kasus. Rasio tracing juga harus dinaikkan setidaknya 1:30. Untuk itu harus dibentuk sumber daya tracing yang banyak termasuk pelibatan relawan dan tentara.
Misalnya dana untuk testing terbatas, maka dirikanlah klinik khusus demam. Klinik demam ini dapat dipakai untuk mendeteksi dini mana orang yang membutuhkan testing mana yang tidak.
Pelacakan kasus melalui sistem digital juga harus mulai dilakukan. Sementara untuk menampung hasil pelacakan, setiap kelurahan perlu membuka fasilitas isolasi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
