tirto.id - Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali tidak efektif. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun menyinggung soal data yang diberikan pemerintah pusat.
"Ya saya duga, kita membahas data yang kurang tepat dari sisi tadi, kita menganggap kasus [hari ini] 3.000, padahal 2.000 nya kasus lama. Sehingga kenaikan-kenaikan itu tidak seakurat realitas di lapangan," kata Ridwan melalui konferensi pers secara daring, Senin (1/2/2021).
Kang Emil menjelaskan saat ini saja, masih ada sekitar 10.000 kasus di Jabar yang belum dirilis oleh pemerintah pusat. Dirinya khawatir, ketika data tersebut nantinya dirilis, maka akan mengakibatkan lonjakan kasus signifikan di Jabar.
"[Kasus di] Jabar terus dianggap di hari itu terjadi, padahal tabungan kasus. Nah ini yang membuat analisa PPKM pun harus kita lihat lagi begitu," ucapnya.
Kendati demikian, Kang Emil mengakui jika kasus COVID-19 di Jabar terus naik. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Nasional, per Senin, 1 Februari 2021 sebanyak 2.966 kasus bertambah, sehingga total sebanyak 154.302 kasus. Kemudian total sebanyak 1.937 meninggal dunia dan 119.798 telah dinyatakan sembuh.
Bahkan, pada Sabtu, 30 Januari kemarin Jabar pernah menyumbang kasus baru sebanyak 4.601 kasus per hari.
"Kalau bicara kasus aktif, saya akui kasusnya memang naik, tapi naiknya tidak orisinil, naiknya tercampur," tutur dia.
Namun jika dilihat dari aspek lainnya, Kang Emil mengklaim PPKM di Jabar begitu efektif. Hal itu dibuktikan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemprov Jabar: Sebelumnya 50 persen disiplin menggunakan masker, kini 83 persen; Jaga jarak 40 persen menjadi 81 persen; dan okupansi rumah sakit menurun dari 80 persen menjadi 70 persen.
"Perbaikan data [pemerintah pusat] menjadi urgen. Tidak salah kita menganalisa dan mengomentari. Tapi kalau bicara non-kasus, Jabar banyak kemajuan PPKM," kata dia.
Ridwan Kamil pun mengimbau kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan Pemprov Jabar agar tidak lengah selama pemberlakuan PPKM Jawa-Bali.
"PPKM jangan lama-lama, kasihan ekonomi, kan. Makanya penegakannya dua minggu ke depan supaya kita bisa memutus PPKM. Tapi kalau dua Minggu belum maksimal, nanti berjilid-jilid lagi kaya sinetron, kan kasihan warga," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
