Menuju konten utama

Jokowi: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tak Efektif Cegah COVID

Jokowi mengakui implementasi PPKM tidak tegas dan tak konsisten, sehingga kasus COVID-19 naik.

Jokowi: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tak Efektif Cegah COVID
Sejumlah calon penumpang berbaris antre untuk masuk ke Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/1/2021). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.

tirto.id - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Menurut dia, selama PPKM periode 11-25 Januari 2021 tak efektif menurunkan penularan COVID-19.

"Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik," kata Jokowi, Minggu (31/1), melansir Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengevaluasi PPKM dalam rapat kerja terbatas di Istana Negara Bogor, Jumat (29/1). Namun, evaluasi tentang aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah baru dibuka ke publik dua hari kemudian.

Ia mengakui, penerapan PPKM yang dijalankan oleh sejumlah provinsi tidak tegas.

"Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan konsisten," ungkapnya.

PPKM saat ini berlaku bagi delapan provinsi di Pulau Jawa-Bali. PPKM masih berlaku hingga 8 Februari mendatang. Dalam perpanjangan PPKM beberapa aturan jadi longgar seperti operasional pusat perbelanjaan, toko dan mall dari semula pukul 19.00 menjadi 20.00. Kuota pekerja kantor masih dibatasi maksimal 75 persen.

Jokowi menyatakan, dalam kelanjutan PPKM perlu diperhatikan perekonomian. Ia menyebut agar, "Hati-hati supaya ekonomi tidak turun". Bila memang benar-benar ekonomi turun karena PPKM, Jokowi mengatakan, "Tidak apa-apa asal COVID-nya juga turun, tapi ini tidak."

Angka COVID-19 terus naik. Laporan harian kasus Corona pada Sabtu (30/1) menunjukkan kasus menyentuh angka tertinggi sejak pandemi dengan 14.518. Kini, total kasus Corona di atas 1 juta.

Setelah melihat PPKM tak efektif, Jokowi meminta para menteri terkait berbicara dengan epidemiolog untuk mendesain kebijakan pengurangan COVID-19. Termasuk meminta Menteri Agama, Panglima TNI dan Kapolri untuk memikirkan cara edukasi kepada warga agar taat 3M.

Desain kebijakan ke depan soal pengurangan Corona, menurut Jokowi tidak harus selalu mengarah lockdown atau karantina wilayah sebagaimana negara lain.

"Formula standar itu gak ada. Negara lain gak ada formula standar. Yang bener yang mana gak ada. Yang lockdown pun juga [kasus Corona] eksponensial," imbuh Jokowi menekankan selama Februari strategi utama melawan Corona adalah vaksinasi.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Zakki Amali

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Zakki Amali
Penulis: Zakki Amali
Editor: Rio Apinino