Profil Ketua ASEAN dan Sikapnya Soal Thailand vs Kamboja

tirto.id - Ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja kembali meletus menjadi konflik bersenjata terbuka di wilayah perbatasan. Serangkaian bentrokan, termasuk serangan udara dan ledakan ranjau darat, menandai eskalasi terbaru yang mengakibatkan korban luka di pihak militer Thailand.

Sengketa dipicu bentrokan mematikan di kawasan Segitiga Zamrud, lokasi strategis yang diklaim kedua negara. Meskipun kedua pihak sempat menyatakan komitmen meredakan ketegangan, langkah provokatif terus dilakukan. Pusat konflik masih berkutat di sekitar Candi Preah Vihear, situs warisan dunia yang kerap menjadi titik panas hubungan bilateral.

Krisis ini memicu sorotan tajam terhadap ASEAN, yang dinilai gagal menunjukkan peran signifikan dalam meredakan konflik antaranggota. Tidak seperti Uni Eropa yang memiliki pasukan reaksi cepat, ASEAN belum memiliki kekuatan militer kolektif, meski beberapa anggotanya seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan.

Profil Ketua ASEAN dan Sikapnya Soal Konflik Thailand dan Kamboja

Melansir jurnal berjudul "Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear", konflik antara Thailand dan Kamboja berakar dari sengketa wilayah perbatasan, terutama soal kepemilikan Kuil Preah Vihear.

Kuil ini telah menjadi tempat ibadah penting bagi masyarakat di kedua negara secara turun-temurun. Letaknya yang strategis dan nilai historisnya membuat kawasan ini diperebutkan sejak era kolonial.

Setelah kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada 1953, Thailand mengklaim kuil berdasarkan peta kolonial tahun 1904 dan mendudukinya pada 1954. Kamboja menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.

ICJ memutuskan pada 1962 bahwa kuil berada di wilayah Kamboja, namun ketegangan terus muncul akibat tafsir berbeda atas batas-batas sekitarnya.

Konflik kembali memanas pada Juli 2025, dipicu ledakan ranjau yang melukai sejumlah tentara Thailand di perbatasan. Thailand merespons dengan serangan udara, yang dibalas oleh artileri dan roket dari Kamboja.

Eskalasi ini memperburuk hubungan diplomatik kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka di kawasan.

Perkembangan terbaru mendapat perhatian serius dari ASEAN, dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 mengambil langkah diplomatik.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menghubungi langsung Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, Kamis (24/7), untuk mengimbau gencatan senjata segera.

“Saya mengimbau kedua pemimpin untuk segera menerapkan gencatan senjata guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan membuka jalan bagi dialog damai dan penyelesaian diplomatik,” ujar Anwar dalam pernyataan resminya dari Kuala Lumpur.

Anwar menyambut baik sinyal positif dari kedua belah pihak dan menegaskan kesiapan Malaysia untuk memfasilitasi proses perdamaian. Namun di lapangan, situasi masih tegang.

Angkatan Darat Thailand menyatakan bahwa bentrokan terjadi setelah deteksi UAV milik Kamboja yang melintasi kompleks Candi Ta Muen pada Kamis pagi, yang kemudian diikuti tembakan dari pihak Kamboja dan menyebabkan seorang prajurit Thailand terluka.

Dato' Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang menjabat sejak November 2022, sekaligus Ketua ASEAN pada tahun 2025. Karier politiknya penuh liku, dari sempat menjadi Wakil Perdana Menteri di era Mahathir Mohamad, hingga beralih menjadi tokoh oposisi setelah dipecat dan dipenjara.

Ia mendirikan Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan memimpin gerakan Reformasi, yang membuka jalan bagi perubahan besar dalam lanskap politik Malaysia.

Anwar dikenal sebagai figur persatuan dan demokrasi di Asia Tenggara, dengan pengalaman puluhan tahun dalam pemerintahan, oposisi, dan gerakan masyarakat sipil.

Di bawah kepemimpinannya, ASEAN menghadapi tantangan besar, termasuk merespons konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Berikut adalah profil lengkap Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim:

• Nama lengkap: Dato' Seri Utama Haji Anwar bin Dato' Dr. Haji Ibrahim
• Lahir: 10 Agustus 1947, Cherok Tok Kun, Pulau Pinang, Malaysia
• Jabatan saat ini: Perdana Menteri Malaysia ke-10 (sejak 24 November 2022) dan Ketua ASEAN 2025
• Memulai karier politik dalam UMNO, menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia (1993-1998)
• Dipecat oleh Mahathir Mohamad pada 1998 dan kemudian menjadi tokoh oposisi
• Mendekam di penjara dua kali atas tuduhan korupsi dan sodomi (1999 & 2015); semua vonis akhirnya dibatalkan
• Mendirikan Partai Keadilan Nasional yang kemudian menjadi Partai Keadilan Rakyat (PKR)
• Memimpin koalisi oposisi Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan
• Menang Pemilu 2022 dan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia