Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mewajibkan seluruh proyek utilitas pada jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dikerjakan secara terpadu. Kebijakan ini diterapkan guna mencegah tumpang tindih pekerjaan galian oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga hingga proyek penyedia air bersih.
Pramono mengatakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pekerjaan galian jalan di Ibu Kota juga telah diubah dan akan diberlakukan untuk seluruh pekerjaan galian yang menjadi tanggung jawab Pemprov.
Pola pengerjaan terpadu tersebut kini mulai diterapkan di sejumlah lokasi, seperti diantaranya kawasan Menteng, Jakarta Selatan.
“Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sudah mempunyai SOP untuk galian, terutama galian SDA, galian Bina Marga, galian semua galian yang apa muara tanggung jawabnya adalah di pemerintah DKI Jakarta,” ungkap Pramono dalam pernyataannya pada kegiatan Peninjauan Pembangunan Prasarana Sungai Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).
Dengan adanya SOP baru tersebut, pekerjaan galian lintas sektor harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersamaan. Ia juga meminta dinas terkait menghindari pembongkaran pada jalan yang telah selesai dibangun agar tidak kembali digali untuk jalannya proyek lain.
“Yang selalu menjadi persoalan dulu limbahnya sendiri, kemudian air bersihnya sendiri, kemudian Bina Marganya sendiri. Sekarang saya minta untuk digabungkan, enggak boleh lagi sendiri-sendiri dan perencanaannya harus dibuka bersama-sama,” jabar Pram tegas.
Pram mengatakan, kebijakan tersebut berangkat dari munculnya persoalan mengenai proyek galian yang saling tumpang tidnih di kawasan jalan TB. Simatupang. Ia meminta kejadian serupa tidak akan kembali terulang.
“Saya minta tidak lagi overlapping seperti kasus yang terjadi di TB Simatupang sehingga sekarang ini galiannya mulai kita rapikan,” pinta Pram.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Hendra Friana
