tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meyakini gelombang PHK di industri perhotelan tidak akan berdampak besar karena banyaknya acara yang diselenggarakan di Jakarta.
Pramono mengeklaim sudah berkomunikasi langsung dengan perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mencegah gelombang PHK massal.
“Kami memperbanyak event [untuk mencegah gelombang PHK di industri perhotelan]. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget,” ujar Pramono saat ditemui di Stadion Tugu, Koja, Jakarta Utara, Senin (2/6/2025) pagi.
“Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal,” tambahnya.
Pramono mencontohkan, dalam satu bulan, berbagai acara olahraga lari digelar di Jakarta. Selain acara olahraga, acara-acara musik juga sering digelar di Jakarta.
“Mulai dari [acara] lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 [acara] lari. Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest, tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada,” jelasnya.
Dengan banyaknya acara-acara yang diselenggarakan di Jakarta, Pramono meyakini hal tersebut dapat membuat tingkat okupansi hotel meningkat.
“Nah, dengan perbanyakan event ini membuat [industri] perhotelan bisa bertahan,” ucapnya.
Politikus senior PDIP itu menambahkan, saat ini pemerintah pusat disebutnya juga sudah mulai melonggarkan aturan pengurangan penggunaan hotel. Ia menambahkan, pada bulan April 2025 kemarin, industri perhotelan sudah mulai mengalami surplus pendapatan.
“Saya melihat sekarang ini, apa lagi di pemerintah pusat, sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus,” kata Pramono.
Sebelumnya diberitakan, para pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta mengaku terpaksa akan melakukan pemangkasan karyawan dalam waktu dekat akibat penurunan tingkat hunian yang signifikan sepanjang kuartal pertama 2025.
Berdasarkan survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta (BPD PHRI DKI Jakarta) terhadap para anggotanya, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi.
Kondisi ini mendorong 70 persen responden menyatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerja jika tidak ada intervensi kebijakan yang mendukung pemulihan sektor ini.
Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengatakan, tekanan terhadap para pengusaha datang dari dua sisi yakni pendapatan yang menurun drastis dan biaya operasional naik tajam.
"Dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif," katanya dalam konferensi pers, Senin (26/5/2025) lalu.
Kondisi diperburuk oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah yang menyebabkan penurunan pesanan dari segmen pasar institusi. Sebanyak 66,7 persen responden menyebut penurunan terbesar berasal dari pasar pemerintah.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































