tirto.id - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo memilih Menteri Sosial yang tak berasal dari partai yang sama dengan dirinya, yaitu PDIP. Pramono mengatakan memilih menteri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden, yang saat ini menunjuk Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial.
Padahal sebelumnya, jabatan Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju diisi kader PDIP seperti Juliari Batubara dan Tri Rismaharini.
"Ya pokoknya waktunya tinggal satu bulan itu hak prerogatif sepenuhnya presiden. Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya presiden," kata Pramono Anung di Komplek Istana Presiden, Rabu (11/9/2024).
Risma diketahui mengundurkan diri karena hendak berkontestasi di Pilkada Jawa Timur 2024, sebagai calon gubernur. Berbeda dengan Risma, Pramono memilih belum mundur hingga saat ini dari kursi menteri, meski juga ikut berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon gubernur.
Pramono beralasan masih ada sejumlah tanggung jawab di Sekretaris Kabinet yang belum bisa ditinggalkannya.
"Dan karena memang masih ada beberapa pekerjaan yang perlu saya selesaikan dan mudah-mudahan disetujui bapak presiden akan mundur pada tanggal 22 September karena itu merupakan hari atau waktu penetapan sebagai calon," kata Pramono.
Secara terpisah, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul belum berkomunikasi dengan Risma usai dilantik menjadi Menteri Sosial.
"Ya, kapan ya? 1-2 hari ini, terakhir," kata dia.
Gus Ipul menyampaikan bahwa dia akan bekerja sesuai dengan Keppres penunjukannya. Jadi, dia hanya bekerja selama satu bulan hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada pertengahan Oktober 2024.
"Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa. Apa yang ada sesuai arahan Presiden," kata Gus Ipul.
Gus Ipul saat ini meminta waktu hingga dua hari ke depan untuk berkoordinasi dengan internal Kementerian Sosial. Dia berjanji akan melaporkan hasil koordinasi tersebut ke publik.
"Makanya saya kasih waktu 1-2 hari, nanti akan kami sampaikan," katanya.
Dia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang membawahi Kemensos.
"Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir," kata Sekjen PBNU itu.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
