Prabowo Dinilai Terlalu Paranoid usai Sebut LSM Dibiayai Asing

tirto.id - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibiayai oleh pihak asing dan bertujuan memecah belah bangsa.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan itu ahistoris dan bisa menjadi pembuka jalan bagi pembungkaman kritik terhadap pemerintah. Pernyataan itu juga dianggap menunjukkan pemerintahan Prabowo terlalu paranoid dengan kritik.

“Adalah ahistoris bila Presiden Prabowo menyatakan LSM sebagai pengadu domba, karena kenyataannya LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto pada Kamis (5/6/2025).

Julius mengatakan, selama ini LSM di Indonesia maupun seluruh dunia hadir untuk turut membangun bangsa dengan cara menjembatani aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

“Dalam banyak pengalaman di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini menjadi salah satu pilar membangun suatu bangsa. Mereka menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka atas situasi proses bernegara,” tegas Julius.

Senada, Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, menyebut tudingan Prabowo sebagai bentuk antikritik.

“Kami mengecam pernyataan itu. Kami rasa Prabowo terlalu paranoid dan semakin menunjukan ia antikritik. Peran warga negara yang tidak hanya LSM atau NGO adalah melakukan check and balance terhadap jalannya kekuasaan,” kata Andrie saat dihubungi Tirto, Kamis.

Andrie juga mempertanyakan maksud dari tudingan Prabowo tersebut. Menurutnya, tudingan itu adalah suatu hal yang tidak berdasar.

“Bukankah ini tak ubahnya merupakan tuduhan tak berdasar terhadap rakyat yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, yang selama ini tidak mampu dihadirkan oleh negara untuk korban-korban pelanggaran HAM?,” kata Andrie.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, juga menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Prabowo tersebut. Terlebih, pernyataan itu disampaikan dalam momen Hari Lahir Pancasila.

"Imparsial menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut, terlebih pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, sebuah momen yang seharusnya menjadi refleksi terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa," ujar Ardi dalam keterangan tertulis.

Menurut Ardi, pernyataan itu justru bisa memicu kecurigaan di lingkup masyarakat terhadap pekerjaan LSM yang selama ini melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

"Pernyataan tersebut berpotensi membangun kecurigaan dan permusuhan di tengah masyarakat, khususnya terhadap kelompok masyarakat sipil yang selama ini menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menambahkan bahwa musuh utama bangsa bukanlah LSM yang didanai oleh asing, melainkan elite-elite politik yang terlibat tindak pidana korupsi.

"Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi. Mereka korupsi yang bukan sebatas mengambil uang rakyat. Tapi juga korupsi politik yang merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia," kata Usman.

Usman menambahkan, elite-elite politik itu juga melakukan korupsi moral yang bertentangan dengan kepentingan negara, seperti mengedepankan kepentingan pribadi dan keluarga.

"Mereka juga korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, keponakan, cucu, dan kroni," sebut Usman.