Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 4 pejabat KPU atas dugaan pemborosan anggaran negara untuk sewa helikopter dinas senilai Rp198 juta.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai ancaman pidana terhadap Andrie Yunus sebagai bentuk intimidasi langsung terhadap saksi sekaligus korban.

Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.

Koalisi melihat upaya penguatan militer lewat keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan proyek strategis pemerintah yang tidak memiliki relevansi.

Koalisi Masyarakat Sipil tetap menuntut polisi mengusut tuntas peristiwa penyerangan air keras kepada aktivis KontraS itu.

Koalisi sipil memandang pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Gugatan yang diajukan pemohon menolak pernyataan Fadli Zon, yang dinilai menyangkal laporan TGPF terkait pemerkosaan massal 1998.

Koalisi Masyarakat Sipil berdalih sedari awal mereka telah menyampaikan perubahan KUHAP harus fundamental dan menyentuh akar.

Habiburokhman menyinggung bahwa DPR telah memperdebatkan isi Pasal 16 KUHAP yang baru disahkan dan disiarkan secara langsung sehingga dapat dilihat publik.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.

Koalisisi Masyarakat Sipil sebut masukan yang dibacakan dalam Panja RUU KUHAP tak akurat dan memiliki perbedaan substansi signifikan dengan versi mereka.

Tutut menilai pro-kontra atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan hal yang wajar.

Frasa konflik komunal dalam pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini sebagai bentuk keterbukaan Polri atas berbagai masukan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk membahas wacana reformasi Polri.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng integritas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Langkah ini dinilai makin menunjukkan ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan tugas serta dalam proses pengambilan keputusan.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.