Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng integritas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Langkah ini dinilai makin menunjukkan ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan tugas serta dalam proses pengambilan keputusan.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menargetkan draf rancangan undang-undang pemilihan umum (Pemilu) rampung pada 2026.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Menurut Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, wacana pembentukan tim ini apakah sekadar gimik atau kesadaran yang mendalam dan serius akan problematika kepolisian.

Ferry Irwandi sebut kesalahpahaman sudah diselesaikan usai berkomunikasi dengan Kapuspen TNI.

Mekanisme ini dinilai penting untuk meminimalisir konflik kepentingan dan politisasi dalam proses rekrutmen.

Koalisi menilai, ada 9 poin dalam RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya menghilangkan wewenang UU Tipikor.

Permohonan ini secara khusus mempersoalkan kemudahan dan percepatan PSN yang justru telah terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, diminta segera memproses surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Indonesia.

Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.

Pada 1998 TPGF mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.

Presiden PrabowoSubianto disebut terlalu paranoid dengan kritik lantaran menuding LSM dibiayai asing.

Cho Yong Gi mengaku dituding sebagai pelempar batu ke polisi, ditangkap, dibanting polisi kemudian dipaksa untuk diangkut ke kepolisian dalam keadaan luka.

TAUD menilai upaya melanjutkan perkara 14 tersangka aksi May Day adalah bentuk kriminalisasi kepada masyarakat sipil saat menyampaikan aspirasi.

Tugas TNI di kantor kejaksaan memperkuat sinergi antara dua lembaga, tapi dikhawatirkan langgar batas sipil-militer dan ganggu independensi hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Panglima TNI cabut surat telegram perihal perintah pengamanan kejaksaan.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jet pribadi KPU tahun anggaran 2025 ke KPK.

Polisi mengonfirmasi adanya enam peserta unjuk rasa RUU TNI di depan Gedung DPR RI sempat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.