Indeks Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Lapor KPK soal Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata
Agus sebut terdapat dua proyek pengadaan gas air mata yang diduga terdapat tindak pidana korupsi di dalamnya.
Kebebasan Sipil Semakin Kedodoran selama 10 Tahun Era Jokowi
Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.
Koalisi Sipil Kecam Kekerasan Aparat terhadap Anak di Padang
Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindakan anggota Polda Sumbar ini merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi.
Koalisi Sipil Minta MK Hadirkan Jokowi di Sidang PHPU Pilpres
Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
17 Tahun Aksi Kamisan dan Solidaritas Warga Bongkar Impunitas
Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.
Jelang Vonis Fatia-Haris & Ancaman pada Kritik Kebebasan Sipil
Proses persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar sejak April 2023 akan divonis pada Senin (8/1/2023).
KPU Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Caleg Perempuan Tak Sampai 30%
Koalisi menemukan 266 dari total 1.512 DCT yang telah ditetapkan KPU tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Jokowi Dinilai Tak Pantas Pakai Intelijen untuk Politik
Koalisi masyarakat sipil menilai pernyataan Presiden Jokowi merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
KTT ASEAN Dikritik Belum Beri Ruang Partisipasi Bermakna Rakyat
Koalisi masyarakat sipil mendorong agar keketuaan Indonesia tetap membuat ASEAN relevan dan bermanfaat bagi rakyat di Asia Tenggara.
Pelapor Respons Sanksi Nonpalu Hakim yang Putuskan Tunda Pemilu
KY telah mengirim putusan sanksi hakim PN Jakpus kepada MA dan pelapor.
Koalisi Sipil Minta PKPU Rugikan Keterwakilan Perempuan Direvisi
Jika Bawaslu tak memberikan rekomendasi kepada KPU selama 2x24 jam, koalisi sipil akan menempuh upaya hukum demi memulihkan hak politik perempuan.
Penyerangan Polres Jeneponto & Kupang Picu Rasa Tak Aman Warga
Koalisi masyarakat sipil merespons perihal penyerangan dan kekerasan di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang bisa membuat rasa tak aman warga.
Vonis Bebas Terdakwa Kanjuruhan, Koalisi Sipil: Peradilan Sesat
Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses persidangan tragedi Kanjuruhan merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat.
Giliran Koalisi Sipil Laporkan Hakim PN Jakpus ke KY
PN Jakpus semestinya memutuskan nebis in idem terkait gugatan Partai Prima. Pasalnya, gugatan tersebut telah ditolak sebelumnya oleh PTUN.
Tindakan Polisi Dinilai Berlebihan Hadapi Kerusuhan di Wamena
Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggunaan peluru tajam ke arah massa hingga menimbulkan korban jiwa dalam kericuhan di Wamena.
Koalisi Sipil Soroti Peradilan Kasus Mutilasi Empat Warga Papua
Proses peradilan yang mendakwa para tersangka secara terpisah masih jauh dari harapan keluarga para korban.
Koalisi Sipil Protes Pernyataan Mahfud soal Tragedi Kanjuruhan
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat.
Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual KPU, Bawaslu Tunggu Laporan
Rahmat minta ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk melapor ke Bawaslu soal dugaan kecurangan KPU.
Klarifikasi KPU soal Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol
KPU mengklarifikasi dugaan kecurangan pada tahap verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.
Moeldoko Klaim KUHP Baru Pakai Paradigma Pemidanaan Modern
Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.