Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.

Koalisisi Masyarakat Sipil sebut masukan yang dibacakan dalam Panja RUU KUHAP tak akurat dan memiliki perbedaan substansi signifikan dengan versi mereka.

Tutut menilai pro-kontra atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan hal yang wajar.

Frasa konflik komunal dalam pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini sebagai bentuk keterbukaan Polri atas berbagai masukan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk membahas wacana reformasi Polri.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng integritas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Langkah ini dinilai makin menunjukkan ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan tugas serta dalam proses pengambilan keputusan.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menargetkan draf rancangan undang-undang pemilihan umum (Pemilu) rampung pada 2026.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Menurut Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, wacana pembentukan tim ini apakah sekadar gimik atau kesadaran yang mendalam dan serius akan problematika kepolisian.

Ferry Irwandi sebut kesalahpahaman sudah diselesaikan usai berkomunikasi dengan Kapuspen TNI.

Mekanisme ini dinilai penting untuk meminimalisir konflik kepentingan dan politisasi dalam proses rekrutmen.

Koalisi menilai, ada 9 poin dalam RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya menghilangkan wewenang UU Tipikor.

Permohonan ini secara khusus mempersoalkan kemudahan dan percepatan PSN yang justru telah terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, diminta segera memproses surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Indonesia.

Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.

Pada 1998 TPGF mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.