Masuk tirto.id
tirto.id - Polri menggelar dialog publik dengan menghadirkan sejumlah koalisi masyarakat sipil dengan membahas Penyampaian Pendapat di Muka Umum Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkis Menjadi Tanggung Jawab Hukum di PTIK, Jakarta Selatan. Kegiatan ini disebut sebagai bentuk keterbukaan Polri atas berbagai masukan masyarakat.
“Dari awal Pak Kapolri memerintahkan kepada kami semua bahwa organisasi polisi ini adalah organisasi yang terbuka. Organisasi yang harus mendengarkan semua saran, masukan, kritik dari semua komponen bangsa,” kata Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam sambutannya yang disiarkan dalam YouTube Divisi Humas Polri, Senin (29/9/2025).
Beberapa masukan dan kritik yang disampaikan, kata Dedi, sebagai bentuk dipandang Kapolri sebagai bentuk cinta kepada Polri. Dia pun memandang bahwa kritikan selama ini adalah harapan agar Polri menjadi lebih baik.
“Karena di tengah supremasi sipil, siapa penjaga demokrasi, siapa penjaga HAM, harus polisi yang baik. Supremasi sipil tidak ada lain, penjaganya harus polisi,” ucap Dedi.
Pada diskusi bersama koalisi masyarakat sipil hari ini pun, seluruh jajaran dari tingkat pejabat utama Mabes Polri hingga polda, polres, polsek jajaran turut menghadirinya. Sedangkan koalisi masyarakat sipil yang dihadirkan, di antaranya Kompolnas, PBHI, Pengajar STF Driyakara, Amnesty Internasional Indonesia, Rocky Gerung, Imparsial, Kontras, YLBHI, Centra Initiatif, dan ICJR.
Dedi pun meminta agar seluruh jajarannya memberikan perhatian khusus terhadap setiap masukan yang diberikan. Kemudian, mengimplementasikannya demi menjadikan Polri semakin baik ke depannya.
“Ya besar harapan Bapak Kapolri apa yang menjadi masukan, kritikan ini tolong dicatat oleh seluruh PJU utama, para Kapolda yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Ini sebagai catatan yang sangat berharga bagi perbaikan Polri ke depan,” tutur dia.
Sementara itu, salah satu pembicara dari Ketua Badan Centra Inisiative Al Araf mengungkap, Polri perlu membangun demonstration friendly dengan menjamin hak asasi para peserta aksi untuk menyampaikan pendapat di muka umu. Polri juga harus menjamin hak-hak demonstran untuk tetap damai menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Al Araf mengemukakan, penting bagi Polri untuk memisahkan selektif antara demonstrasi secara damai dengan mereka-mereka yang diduga terlibat dalam penjarahan serta kasus. Dia pun berharap dengan adanya tim pencari fakta independen juga bisa mengungkap siapa dan apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut.
"Saya harap itu bisa menjadi bagian dari agenda ke depan tentu ke negara, dalam hal ini pemerintah untuk merespons terkait dengan pembentukan TGPF tersebut," ujar Al Araf.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
