Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

UU TNI sudah di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani, meskipun masyarakat sipil masih menolak perubahan sejumlah pasal dalam beleid itu.

Koalisi masyarakat sipil terkejut revisi KUHAP sudah tersedia dalam bentuk draf tanpa melibatkan partisipasi publik.

Petugas pengawal unjuk rasa terkait Undang-Undang TNI di depan Gedung MPR/DPR, membubarkan paksa massa aksi karena sudah melebihi batas waktu toleransi.

Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI.

Puan Maharani, menyebutkan Megawati Soekarnoputri, mendukung revisi UU TNI, yang kini telah disahkan menjadi UU.

Puan Maharani, meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka terhadap revisi Undang-undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang.

Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Dua anggota koalisi masyarakat sipil yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya menolak diperiksa.

Penolakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, dinilai tidak menyentuh ranah substansi.

Kelompok sipil menduga ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan retret hingga menyinggung penunjukan langsung penyelenggara retret sebagai dugaan korupsi.

Agus sebut terdapat dua proyek pengadaan gas air mata yang diduga terdapat tindak pidana korupsi di dalamnya.

Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindakan anggota Polda Sumbar ini merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.

Proses persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar sejak April 2023 akan divonis pada Senin (8/1/2023).

Koalisi menemukan 266 dari total 1.512 DCT yang telah ditetapkan KPU tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Koalisi masyarakat sipil menilai pernyataan Presiden Jokowi merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Koalisi masyarakat sipil mendorong agar keketuaan Indonesia tetap membuat ASEAN relevan dan bermanfaat bagi rakyat di Asia Tenggara.

KY telah mengirim putusan sanksi hakim PN Jakpus kepada MA dan pelapor.