Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.

Proses persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang digelar sejak April 2023 akan divonis pada Senin (8/1/2023).

Koalisi menemukan 266 dari total 1.512 DCT yang telah ditetapkan KPU tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Koalisi masyarakat sipil menilai pernyataan Presiden Jokowi merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Koalisi masyarakat sipil mendorong agar keketuaan Indonesia tetap membuat ASEAN relevan dan bermanfaat bagi rakyat di Asia Tenggara.

KY telah mengirim putusan sanksi hakim PN Jakpus kepada MA dan pelapor.

Jika Bawaslu tak memberikan rekomendasi kepada KPU selama 2x24 jam, koalisi sipil akan menempuh upaya hukum demi memulihkan hak politik perempuan.

Koalisi masyarakat sipil merespons perihal penyerangan dan kekerasan di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang bisa membuat rasa tak aman warga.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses persidangan tragedi Kanjuruhan merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat.

Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggunaan peluru tajam ke arah massa hingga menimbulkan korban jiwa dalam kericuhan di Wamena.

Proses peradilan yang mendakwa para tersangka secara terpisah masih jauh dari harapan keluarga para korban.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Rahmat minta ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk melapor ke Bawaslu soal dugaan kecurangan KPU.

KPU mengklarifikasi dugaan kecurangan pada tahap verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?

Isnur menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang masih bercokol di dalam RKUHP. 

Masyarakat sipil akan menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RKUHP.