Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

TPF koalisi masyarakat sipil menyebut ada upaya intimidasi yang dilakukan pihak tertentu usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

Komite Penasihat Internasional C20 menilai krisis iklim terjadi akibat para pemimpin dunia yang kurang tegas mengambil kebijakan yang pro lingkungan.

Pengadilan HAM wajib menggali fakta dari pihak selain saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum.

Arahan KSAD kepada anak buahnya untuk memprotes pernyataan Effendi Simbolon adalah cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil.

Jika kasus pembunuhan Munir gagal ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka bakal berdampak pada upaya mendapatkan keadilan.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Polri perlu bertindak tegas terhadap siapa pun yang menjadi pelaku dan pihak-pihak yang menghalangi penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Koalisi sipil khawatir pemekaran wilayah Papua melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.

Salah satu penggugat mendalilkan pembahasan UU IKN terlalu buru-buru dan tidak transparan.

Koalisi akan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya lantaran menolak pengaduan Koalisi perihal dugaan gratifikasi Luhut.

C20 Kick-Off Ceremony & Meeting di Bali akan menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, transisi energi hingga isu perempuan.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR untuk segera menggelar fit & proper test calon anggota KPU dan Bawaslu mengingat supres sudah terbit sejak 12 Januari.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.

Koalisi masyarakat sipil mendesak kepolisian menjamin keamanan keluarga Veronica Koman dari serangan dan teror.

Koalisi masyarakat sipil memberikan catatan kritis soal keputusan Jokowi menunjuk Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI.

Aturan vaksin berbayar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang kesehatan.