Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi sipil khawatir pemekaran wilayah Papua melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.

Salah satu penggugat mendalilkan pembahasan UU IKN terlalu buru-buru dan tidak transparan.

Koalisi akan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya lantaran menolak pengaduan Koalisi perihal dugaan gratifikasi Luhut.

C20 Kick-Off Ceremony & Meeting di Bali akan menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, transisi energi hingga isu perempuan.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR untuk segera menggelar fit & proper test calon anggota KPU dan Bawaslu mengingat supres sudah terbit sejak 12 Januari.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.

Koalisi masyarakat sipil mendesak kepolisian menjamin keamanan keluarga Veronica Koman dari serangan dan teror.

Koalisi masyarakat sipil memberikan catatan kritis soal keputusan Jokowi menunjuk Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI.

Aturan vaksin berbayar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang kesehatan.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Moeldoko tak perlu menempuh proses hukum melainkan cukup melakukan bantahan melalui hak jawab sesuai UU Pers.

Koalisi Masyarakat Sipil memberi tenggat Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan untuk memastikan distribusi oksigen lancar dalam 7x24 jam.

Kolapsnya sistem kesehatan menandakan pemerintah telah gagal mengatasi pandemi.

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.

Civil Society Watch adalah sebuah anomali kelompok masyarakat. Bukannya mengawasi negara yang ngawur, mereka justru berpeluang menjaga negara dari kritik.

Langkah Ade Armando mendirikan Civil Society Watch menuai kritik karena dianggap kontraproduktif dan mirip kerja-kerja unit intelijen.

Beka sebut kewenangan pengawasan itu ada di negara, bahkan terbatas untuk soal keamanan, ketertiban dan lain-lain yang diatur UU.

Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.