Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Moeldoko tak perlu menempuh proses hukum melainkan cukup melakukan bantahan melalui hak jawab sesuai UU Pers.

Koalisi Masyarakat Sipil memberi tenggat Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan untuk memastikan distribusi oksigen lancar dalam 7x24 jam.

Kolapsnya sistem kesehatan menandakan pemerintah telah gagal mengatasi pandemi.

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.

Civil Society Watch adalah sebuah anomali kelompok masyarakat. Bukannya mengawasi negara yang ngawur, mereka justru berpeluang menjaga negara dari kritik.

Langkah Ade Armando mendirikan Civil Society Watch menuai kritik karena dianggap kontraproduktif dan mirip kerja-kerja unit intelijen.

Beka sebut kewenangan pengawasan itu ada di negara, bahkan terbatas untuk soal keamanan, ketertiban dan lain-lain yang diatur UU.

Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.

Pemerintah disebut sibuk mengurus vaksinasi untuk selebgram, artis, pelaku seni, hingga abai ada kelompok rentan yang belum dapat vaksinasi.

Junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan ikut KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April mendatang.

Tuntutan koalisi yakni memastikan proses penyelidikan secara menyeluruh kasus dugaan pembunuhan di luar hukum tidak terbatas pada para pelaku di lapangan.

Isi maklumat yang paling kontroversial adalah soal larangan mengakses dan mengunggah konten terkait FPI di website dan medsos.

Pemerintah diminat melakukan evaluasi terhadap metode intelijen Satgas Tinombala di Sulawesi Tengah dalam perburuan kelompok MIT.

Efek buruk dari kampanye pilkada 2020 di media sosial mulai merebaknya hoaks hingga penggunaan bot.

"Apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi," kata Mahfud MD.

Kendati kalah dalam praperadilan, kasus Ravio Patra harus dihentikan karena ada dugaan kuat kriminalisasi melalui peretasan WhatsApp.

Polisi menangkap Ravio Patra karena diduga menyebarkan informasi yang menghasut.

Polda Metro Jaya mengaku masih mengecek informasi penangkapan aktivis Ravio Patra.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.