Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Jika Bawaslu tak memberikan rekomendasi kepada KPU selama 2x24 jam, koalisi sipil akan menempuh upaya hukum demi memulihkan hak politik perempuan.

Koalisi masyarakat sipil merespons perihal penyerangan dan kekerasan di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang bisa membuat rasa tak aman warga.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses persidangan tragedi Kanjuruhan merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat.

Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggunaan peluru tajam ke arah massa hingga menimbulkan korban jiwa dalam kericuhan di Wamena.

Proses peradilan yang mendakwa para tersangka secara terpisah masih jauh dari harapan keluarga para korban.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Rahmat minta ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk melapor ke Bawaslu soal dugaan kecurangan KPU.

KPU mengklarifikasi dugaan kecurangan pada tahap verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?

Isnur menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang masih bercokol di dalam RKUHP. 

Masyarakat sipil akan menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RKUHP.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa MK membiarkan keserampangan terjadi terkait pencopotan Aswanto dan pelantikan penggantinya ini.

Guntur Hamzah merupakan Sekretaris Jenderal MK. Kini ia akan menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

Habiburokhman menyindir kaum pro demokrasi yang merasa nyaman dengan KUHP saat ini yang notabene buatan rezim kolonial Belanda.

Taufik berharap penundaan pembahasan draf akhir RKUHP dimanfaatkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Koalisi masyarakat sipil melaporkan pimpinan DPR ke Ombudsman atas tuduhan melakukan maladministrasi terkait pemberhentian sepihak Hakim MK Aswanto.