Indeks Koalisi Masyarakat Sipil

Pemerintah disebut sibuk mengurus vaksinasi untuk selebgram, artis, pelaku seni, hingga abai ada kelompok rentan yang belum dapat vaksinasi.

Junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan ikut KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April mendatang.

Tuntutan koalisi yakni memastikan proses penyelidikan secara menyeluruh kasus dugaan pembunuhan di luar hukum tidak terbatas pada para pelaku di lapangan.

Isi maklumat yang paling kontroversial adalah soal larangan mengakses dan mengunggah konten terkait FPI di website dan medsos.

Pemerintah diminat melakukan evaluasi terhadap metode intelijen Satgas Tinombala di Sulawesi Tengah dalam perburuan kelompok MIT.

Efek buruk dari kampanye pilkada 2020 di media sosial mulai merebaknya hoaks hingga penggunaan bot.

"Apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu dan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi," kata Mahfud MD.

Kendati kalah dalam praperadilan, kasus Ravio Patra harus dihentikan karena ada dugaan kuat kriminalisasi melalui peretasan WhatsApp.

Polisi menangkap Ravio Patra karena diduga menyebarkan informasi yang menghasut.

Polda Metro Jaya mengaku masih mengecek informasi penangkapan aktivis Ravio Patra.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Bivitri tetap mendorong Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.

Polisi juga menutup jalan di sekitar Bunderan Patung Kuda dan Medan Merdeka.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Hasil penelusuran rekam jejak Capim KPK periode 2019-2023 yang lolos seleksi bakal dibuka untuk publik. 

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

Polri meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan fitnah terkait Tiga Perwira Tinggi (Pati) capim KPK yang diduga bermasalah.

Koalisi masyarakat minta Komisi VII DPR dan Presiden Jokowi menunda pembahasan RUU Minerba karena dicurigai bisa menguntungkan pihak tertentu.

Aktivis menggelar aksi untuk mendesak penuntasan kasus Novel Baswedan di depan gedung Bareskrim Mabes Polri.