Masuk tirto.id
tirto.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komnas HAM untuk membentuk Tim Investigasi pencari fakta demi mengusut penyebab kematian lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelaksanaan pelatihan dasar militer.
Anggota Koalisi dari YLBHI, M Isnur menyatakan kematian Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru.
Oleh karenanya, Tim Investigasi tersebut harus mampu melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggungjawab.
"Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," kata Isnur dalam keterangan pers, Senin (29/6/2026).
Dia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan latihan bergaya militer tersebut. Karena pelatihan militer tidak tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Dia juga menilai tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil.
Isnur menegaskan lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
"Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif," terangnya.
Tidak hanya di pelatihan calon manajer KDMP, Isnur juga mendesak pemerintah menghentikan berbagai program lain yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
