Jelang Debat II Pilpres 2019

PR Jokowi dan Prabowo Soal Energi Terbarukan yang Sering Diabaikan

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 12 Februari 2019
Dibaca Normal 2 menit
Capres Jokowi dan Prabowo diharapkan komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan karena selama ini seringkali dianaktirikan.
tirto.id - Energi baru terbarukan (EBT) diprediksi akan menjadi salah satu bahasan dalam debat Pilpres 2019 jilid II, Minggu, 17 Februari. Debat antara calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini akan mengangkat tema seputar energi, pangan, sumber daya alam, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Para kandidat diharapkan berkomitmen terhadap pengembangan EBT ini. Sebab, selama ini program energi baru terbarukan seringkali dianaktirikan, bahkan “dibunuh” secara perlahan-lahan lewat sejumlah regulasi yang kontraproduktif dengan target dan jargon politik saat kampanye.

Direktur Eksekutif Insitute For Essential Service and Reform (IESR), Fabby Tumiwa memahami kendala pengembangan ETB, khususnya yang bersumber dari tenaga surya selama ini.

Berdasarkan data IESR, per semester pertama 2018, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru mencapai 90 megawatt-peak (MWp), sedangkan target pemerintah 6,5 GWp pada 2025. Padahal, potensi kapasitas yang dimiliki PLTS adalah 560 GWp.

Namun, berdasarkan data The International Renewable Energy Agency (IRENA), potensi PLTS yang dapat dibangun di Indonesia hingga 2030 hanya 47 GWp [PDF, hlm 6].

Fabby mengatakan, sulitnya memanfaatkan potensi itu diyakini tidak lain disebabkan salah satunya karena Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 [PDF] yang mengharuskan tarif PLTS 85 persen di bawah biaya produksi PLN senilai 6,4 Kwh.

Menurut Fabby hal itu jelas menghambat lantaran biaya pengembangannya tidak sejalan dengan harga listrik yang diatur pemerintah.

“Kalau disuruh bersaing, ya repot. Kalau batu bara enggak disubsidi mungkin ada peluang PTLS bisa kompetitif. Target enggak bisa tercapai karena regulasi,” kata Fabby saat dihubungi reporter Tirto.

Hal yang sama juga terlihat dari survei IESR yang menunjukkan dari 3 juta masyarakat yang berminat memasang panel surya, 98 persen di antaranya menahan diri lantaran kendala regulasi. Contohnya, penetapan harga listrik surya berbanding PLN hanya 0,6:1 sehingga pengembalian investasi menjadi 12 tahun dari ekspektasi pasar 7 tahun.

Belum lagi, kata Fabby, Permen ESDM No. 49 Tahun 2018 [PDF], masyarakat yang seharusnya bebas dari biaya listrik karena menggunakan tenaga surya pun tiba-tiba diharuskan membayar tagihan kepada PLN.

“Regulasi listrik surya atap tidak memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memasang. Padahal kalau berhasil mereka bisa ngisi 15 GW itu,” kata Fabby.


Kendala juga terjadi di bidang geotermal atau panas bumi yang 40 persen dari cadangan dunia dikuasai Indonesia.

Anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Sanusi Satar mengeluhkan perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang tidak lagi ditandatangani sebelum eksplorasi. Padahal, tanpa PJBL, pengembang tidak dapat mengakses pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi.

“Sekarang harus eksplorasi dulu. Kalau pun sudah ketemu potensinya, belum tentu dipakai. Ini kekhawatiran pengembang,” kata Sanusi yang membidangi geotermal di METI saat dihubungi reporter Tirto.

Persoalan lain juga dialami saat pemerintah tak memperbolehkan perpanjangan kepemilikan PLTG usai 30 tahun oleh pengembang. Menurut Sanusi, hal ini merupakan disinsentif yang membuat perhitungan keekonomian EBT menjadi semakin kurang ekonomis.

“Dulu bisa diperpanjang sekarang setop di 30 tahun. Kami terus berusaha berdialog dan mencari jalan tengahnya,” kata Sanusi.


Jokowi vs Prabowo: Belum Ada Rencana Konkret

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate membenarkan bila regulasi di sektor EBT belum sepenuhnya mendukung. Ia menilai perlu ada perbaikan peraturan yang dapat menggenjot investasi di bidang ini agar mencapai harga keekonomian yang diperlukan.

Politikus Nasdem ini optimistis bila pasangan calon petahana, yaitu Jokowi-Ma'ruf sudah berpengalaman pada persoalan ini. Ia bahkan mengklaim jagoannya itu telah membuat terobosan besar selama kepemimpinannya.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai langkah konkret dan fokus reformasi regulasi yang dilakukan, Johnny enggan menjawab. Ia meminta agar detail itu baru dibicarakan usai debat jilid II yang akan digelar pada 17 Februari mendatang.

“Kalau substansi lebih baik tunggu debat. Jangan sekarang dibicarakan,” kata Johnny saat dihubungi reporter Tirto.



Sementara Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ramson Siagian menjanjikan bila pasangan calon nomor urut 02 menang, maka mereka akan meninjau ulang hal-hal yang menjadi penyebab terhambatnya investasi EBT.

Namun, Ramson menekankan bahwa Prabowo-Sandiaga akan tetap berfokus pada pengembangan biofuel. Secara tidak langsung, pasangan nomor urut 02 ini tidak terlalu melirik potensi EBT dari tenaga surya dan panas bumi.

“Kami akan review dulu penyebab-penyebab investasinya tidak signifikan. Tapi yang sudah jelas strateginya, kami akan ke biofuel,” kata Ramson saat dihubungi reporter Tirto.

Ramson juga enggan membeberkan rencana konkret untuk menyelesaikan persoalan mandeknya perkembangan EBT. Ia tak mau merinci skema yang akan dilakukan paslon nomor urut 02 itu.

Ia hanya memastikan hambatan yang ditemui dari sisi birokrasi dan kebijakan fiskal adalah beberapa poin yang akan diperhatikan.

“Enggak bisa semua dibuka sekarang ya, tapi kita arah strateginya ke sana,” kata Ramson.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz