Mengapa Dalih Mahal Demi Menghindari Energi Terbarukan Bermasalah?

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 9 Februari 2019
Dibaca Normal 2 menit
Kubu Jokowi dan Prabowo sama-sama belum punya fokus terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang satu mengeluhkan biaya mahal, satu lainnya malah punya ide perbanyak sawit untuk sumber energi.
tirto.id - Kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) nomor 01 Joko Widodo-Maruf Amin maupun nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno tampak belum serius memiliki konsepsi yang matang soal energi baru dan terbarukan. Padahal energi terbarukan adalah jawaban atas krisis energi fosil yang dinilai merusak lingkungan, mahal dan kian langka jumlahnya. Beberapa contoh energi baru terbarukan misalnya: energi angin, energi panas bumi, energi matahari, energi gelombang laut, energi air, dan energi sampah.

Arief Budimanta, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf mengakui pihaknya masih mengandalkan energi fosil seperti batu bara sebagai sumber energi. Sebab menurutnya prioritas pemerintah saat ini adalah memberikan energi yang murah alih-alih ramah lingkungan tapi mahal.

Batu bara menjadi sumber energi utama bagi 58,3 persen pembangkit listrik PLN. Bagi Arief ini bukan persoalan sebab Indonesia memang punya cadangan batu bara berlimpah. Apalagi energi murah dari batu bara bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik ke masyarakat miskin.

“Pemakaian energi harus sesuai willingness to pay penduduk. Jadi listrik tidak terasa mahal bagi rakyat. Arah kebijakan harus dilihat dari perspektif itu,” ucap Arif dalam diskusi bertajuk “Tinjauan Ekonomi Batu Bara vs Energi Terbarukan, Bagaimana Kebijakan Presiden Terpilih” di Jakarta, Jumat (8/2/2019).



Ketimbang beralih ke energi baru terbarukan Arief mengatakan fokus Jokowi-Ma’ruf ke depan lebih ke mengarah ke upaya mengefisienkan pemanfaatan energi fosil. Namun demikian Arief menjanjikan Jokowi-Ma’ruf tetap akan berupaya mengembangkan energi baru terbarukan yang mahal.

“Kami basisnya mix energy. Fosil dan nonfosil. Saat ini basisnya dari energi tidak terbarukan sisanya dari EBT (energi baru terbarukan). Tapi one day saat teknologi dan harga lebih murah, keadaan bisa berbalik,” ucap Arif.

Andalkan Kelapa Sawit

Ramson Siagian, juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan pihaknya akan mengutamakan pengembangan bio energi sebagai solusi krisis energi fosil. Menurutnya, bahan bakar nabati yang berasal dari tanaman dapat mencukupi kebutuhan energi nasional.

Apalagi saat ini, ia mendapati fenomena harga kelapa sawit yang tergolong murah dan potensi bioetanol yang dapat diperoleh dari tanaman lainnya. “Komitmen Paslon 02 tidak perlu diragukan lagi. Mereka punya strategi mendorong bio energi. Ini luar biasa besar-besaran produksi bio energi,” ucap Ramson

Rencana jangka panjangnya, Ramson menjanjikan produksi bio energi ini akan menggantikan dominasi bahan bakar fosil dalam bauran energi bagi pembangkit listrik yang total kapasitasnya mencapai 35.000 MW di 2025.

Biaya Bukan Soal Utama

Menurut data Greenpeace, pemanfaatan sumber energi primer berbasis fosil memang masih mencapai sekitar 80 persen. Melihat rencana para paslon, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Paul Butarbutar mengatakan penggunaan energi baru terbarukan pada dasarnya tidak dapat dihindari. Sebab dalam beberapa waktu ke depan, kesempatan mendapat pendanaan internasional untuk proyek energi berbasis fosil mulai menipis. Ini lantaran isu perubahan iklim telah menjadi perhatian internasional. Lembaga internasional menurut Paul akan lebih menyalurkan dananya kepada EBT.

“Kalau mereka gak mengangkat isu EBT ya salah sendiri. Mereka akan susah mendapatkan pendanaan,” ucap Paul kepada Reporter Tirto.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa pun menganggap dalih mahalnya investasi energi baru terbarukan bukan persoalan. Ia menilai regulasi pemerintah yang tidak memberi kepastian terhadap investasi menjadi penyebab rendahnya pengembangan sekaligus pemanfaatan energi baru terbarukan.

Pasalnya, biaya pemakaian EBT diharuskan dapat berada di angka 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN yang menurutnya tidak masuk akal. Sebaliknya harga yang ditetapkan sepatutnya mencerminkan biaya investasi dan pemerintah dapat mensubsidinya hingga mencapai harga keekonomian yang dapat diterima masyarakat.

Di samping itu, risiko investasi yang diserahkan sepenuhnya pada pengembang diyakini semakin memperburuk keadaan karena menghambat pendanaan dari bank.

“Regulasi pemerintah menjadi faktor utama penghambat investasi energi,” ucap Fabby kepada Reporter Tirto.


Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Alin Halimatussadiah mengatakan penggunaan minyak sawit sebagai jawaban energi terbarukan bukan langkah tepat.

Ia menilai minyak kelapa sawit dan bio energi lainnya belum tentu ramah lingkungan seperti yang diperkirakan selama ini. Sebaliknya, ia lebih memilih penyebutan clean energi.

Sebabnya, dalam upaya menciptakan energi yang ramah lingkungan, sumber bahan baku energi itu perlu ditelusuri. Dalam hal ini, kelapa sawit yang sudah pasti berasal dari pembukaan lahan hutan sehingga belum tentu “sebersih” yang dicanangkan.

“Kita harus track ke penanamannya. Tidak hanya bersih saat dipakai tapi juga dari mana bahan baku itu didapat,” ucap Alin.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Jay Akbar