tirto.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro bakal diterapkan mulai 9 Februari 2021 di Jawa Tengah, untuk melanjutkan PPKM Jawa Bali yang berakhir hari ini, Senin (8/2/2021).
PPKM Mikro di wilayah Jawa Tengah ini juga untuk melanjutkan kebijakan Pemerintah Pusat yang memutuskan akan melakukan pembatasan berbasis mikrozonasi, guna menekan laju penyebaran Covid-19.
“Intinya Jateng sudah siap untuk melaksanakan PPKM berkonsep mikrozonasi ini. Kami sudah punya datanya lengkap, daerah mana saja yang harus menjadi sasaran,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dikutip dari jatengprov.go.id.
PPKM Mikro berbeda dengan PPKM Jawa Bali atau PSBB, termasuk dengan gerakan Jateng di Rumah Saja.
PPKM Mikro akan diberlakukan pada level lebih rendah, yakni desa atau kelurahan hingga RT/RW. Sementara sebelumnya PPKM Jawa Bali diberlakukan di level provinsi atau kabupaten/kota.
Sementara Jateng di Rumah Saja adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah saja selama akhir pekan. Gerakan ini sudah dilakukan pada 6-7 Februari 2021.
Ganjar mengatakan, dari data sebaran Covid-19 di Jateng saat ini, tinggal 4 kabupaten atau kota yang masuk risiko tinggi, yakni:
- Grobogan,
- Klaten,
- Kota Semarang, dan
- Kendal.
Sementara risiko sedang ada 31 kabupaten atau kota. Jika diturunkan ke level kecamatan, maka Ganjar menyebutkan ada 29 kecamatan di Jateng yang berisiko tinggi.
Sisanya, ada 467 kecamatan risiko sedang, dan 62 kecamatan berisiko rendah. Ada juga 18 kecamatan yang tidak ada kasus.
“Kalau diturunkan lebih kecil ke level desa, maka ada 182 desa yang masuk kategori risiko tinggi, 2.585 desa kategori sedang, dan 1.225 risiko rendah,” jelasnya.
"Bahkan ada 4.574 desa yang tidak ada kasus. Kalau PPKM mikro diterapkan di desa yang risiko tinggi dan sedang saja, maka hanya ada 2.767 desa yang kita sasar.'
PPKM Mikro di Jateng ini, lanjut Ganjar, juga sudah dilakukan di Jateng. Dengan penguatan seluruh Puskesmas dan pemberlakuan program Jogo Tonggo, sebenarnya PPKM mikro bisa langsung diterapkan.
“Tinggal nanti camat menjadi supervisi, dan kita perkuat Puskesmas dan Jogo Tonggo, dengan sumberdaya manusia sekaligus peralatannya. Kalau nanti aturan dari pusat sudah turun, kita sudah siap mengeksekusi,” tegasnya.
Selain itu, jika sebelumnya tracing dilakukan oleh relawan dan petugas kecamatan, nantinya tracing akan dibantu oleh Babinsa dan Babhinkamtibmas agar lebih efektif.
Ganjar juga mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan payung hukum terkait refocusing, agar daerah siap menjalankan kebijakan yang ada.
“Kami minta pemerintah pusat segera membuat payung hukum untuk refocusing. Jadi kita lebih siap dalam melaksanakan program ini,” tutupnya.
Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan untuk melakukan PPKM berskala mikro pada 9 Februari nanti. Hal itu menyusul selesainya masa PPKM Jawa-Bali jilid dua pada 8 Februari.
PPKM berskala mikro adalah pembatasan yang dilakukan di tingkat lokal.
Persiapan Jateng untuk Penerapan PPKM Mikro
Usai mengikuti rapat secara virtual dengan sejumlah menteri membahas kesiapan 7 wilayah pelaksana PPKM skala mikro, Sabtu (7/2/2021), Ganjar mengatakan bahwa Jawa Tengah siap terapkan PPKM Mikro.
“Kita siap, data GIS-nya itu baru ter-cover sampai tingkat desa, maka kita menyiapkan tiga skenario. Kalau level desa, kita sudah siap datanya desa mana saja, kalau levelnya nanti pada RW maka kita sudah siap RW-nya, kalau nanti RT kita sudah siap RT-nya,” ucapnya.
Kesiapan penerapan PPKM Mikro tersebut, lanjut Ganjar, juga telah diikuti dengan instruksi di level mikro untuk menyiapkan posko di tiap titik-titik yang ditentukan.
Di posko tersebut, nantinya akan didukung dengan adanya surveilans, tracer, serta tenaga tambahan yakni Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Terus kemudian beberapa peralatan yang harus mendukung, seperti tes antigen dan sebagainya, akan segara dikirim oleh kementerian. Kemungkinan mulai Selasa akan dikirim,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, penguatan di level bawah akan dilakukan. Pihaknya akan meminta, setiap petugas tracing menemukan minimal 15 orang kontak erat dari pasien Covid-19.
“Target kita setiap satu orang yang terkena di desa, RW atau RT itu wajib hukumnya tracer itu mencari minimum 15 (orang kontak erat), karena teorinya 15-30 (orang). Jadi bukan hanya sekadar tiga atau empat (orang),” ujarnya.
PPKM Mikro ini bakal diterapkan di 7 wilayah di Jawa Bali mulai 9 Februari 2021 yakni:
- PPKM Mikro DKI Jakarta;
- PPKM Mikro Jawa Barat;
- PPKM Mikro Jawa Tengah;
- PPKM Mikro Banten;
- PPKM Mikro Yogyakarta;
- PPKM Mikro Jawa Timur, dan
- PPKM Mikro Bali.
Editor: Agung DH
