tirto.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap melanjutkan tahapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat mikro, yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan angka COVID-19.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk melaksanakan PPKM Mikro ini, Jatim telah memiliki modal sosial atau program yang telah dirintis sejak delapan bulan lalu, yakni melalui Satuan Kampung Tangguh.
"Jadi kami berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro melalui salah satu embrio yang dimiliki sejak delapan bulan lalu yaitu Kampung Tangguh," kata Khofifah sebagaimana dilansir dari laman resmi Kominfo.jatimprov.go.id.
Kampung Tangguh adalah inovasi yang telah diciptakan oleh Polda Jatim bersama dengan dukungan Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Pemerintah Kota/Kabupaten, Perguruan Tinggi untuk menciptakan Satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong-royong dalam penanganan COVID-19.
Khofifah mengatakan, inovasi itu sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa penanganan COVID-19 harus dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Basis program kampung tangguh adalah RT, RW, kelurahan, maupun desa.
"Kampung tangguh yang sudah ada di Jatim ini tentunya adalah suatu bentuk kearifan lokal yang akan membantu masyarakat melaksanakan edukasi protokol kesehatan COVID-19," katanya seperti dilansir dari Antara.
Oleh karena itu, lanjut Khofifah, sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait PPKM mikro, Pemprov Jatim berkomitmen untuk melaksanakan PPKM mikro dengan modal sosial yang telah dipupuk sejak delapan bulan lalu, yakni melalui satuan kampung tangguh.
Menurut data, hingga 7 Februari 2021, jumlah kampung tangguh yang ada di Jawa Timur telah mencapai 3.160 unit (desa/kelurahan) dan terus akan bertambah.
Daftar Wilayah di Jatim yang Menerapkan PPKM Mikro
Berdasarkan Inmendagri Nomor 3 tahun 2021, Jawa Timur termasuk dalam daerah yang mendapatkan instruksi untuk pelaksanaan PPKM mikro dengan daerah prioritas Malang Raya, Surabaya Raya, dan Madiun Raya. Pemberlakuan PPKM mikro akan dilaksanakan tanggal 9-22 Februari 2021.
"Kami harapkan pelaksanaan PPKM mikro ini nantinya bisa berjalan lancar di Jatim. Tentunya dengan dukungan seluruh elemen, baik TNI, Polri, serta masyarakat. Utamanya, dengan terus memperkuat dan memberdayakan keberadaan kampung tangguh yang memang sudah kita terapkan di Jatim," kata Khofifah.
Pihaknya optimistis pelaksanaan PPKM mikro di Jatim akan signifikan menekan kasus COVID-19. Hal itu melihat dari kegiatan PPKM biasa yang dilakukan sejak tanggal 11-25 Januari 2021 dilanjutkan PPKM jilid II pada 26 Januari-8 Februari 2021, dapat mengurangi angka konfirmasi di Jatim.
Selama PPKM terjadi penurunan zona merah di Jatim hingga tinggal dua daerah. Selain itu, bed occupancy ratio (BOR) isolasi biasa juga menurun, dimana saat PPKM dimulai tanggal 11 Januari tercatat 79 persen saat ini menjadi 55 persen. Kemudian, BOR ICU semula tercatat 73 persen, saat ini menjadi 67 persen.
Khofifah menegaskan upaya penanganan COVID-19 akan terus dimaksimalkan di Jawa Timur guna menekan kasus penyebaran COVID-19.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Madiun, gubernur didampingi Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Sekdaprov Jatim, dan jajaran terkait.
Editor: Agung DH
