PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Saat Hasilnya Tak Signifikan

tirto.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diperpanjang mulai hari ini (26/1/2021) hingga 8 Februari. Kebijakan yang diterapkan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini adalah keinginan langsung Presiden Joko Widodo.

“Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring via Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

PPKM dimulai pada 11 Januari 2021. Beberapa kebijakan yang termasuk di dalamnya adalah work from home pada 75 persen pegawai; siswa tetap belajar di rumah; kapasitas rumah ibadah maksimal 50 persen; pembatasan transportasi umum; dan pusat perbelanjaan tutup pukul 19.00 waktu setempat—pada ketentuan terbaru tutup pukul 20.00 waktu setempat.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap PPKM bisa menekan kasus aktif COVID-19 hingga 20 persen sebagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebuah kebijakan yang juga dipakai untuk menekan penyebaran pandemi.

Hasilnya jauh panggang dari api. Pada awal PKKM, kasus aktif berjumlah 123.636 dan per 25 Januari telah meningkat menjadi 162.617. Demikian pula dengan angka kematian. Selama 10 hari pelaksanaan PKKM terdapat 2.728 kematian, lebih tinggi daripada 10 hari sebelum PKKM dengan catatan 2.011 kematian.

Di sisi lain, jumlah tes tak bertambah signifikan. Selama 10 hari pelaksanaan PKKM, sebanyak 410.364 orang menjalankan tes TCM/PCR, sementara 10 hari sebelumnya 351.919 orang. Itu pun dengan catatan telah memasukkan data orang-orang yang sekadar ingin memeriksakan diri untuk berbagai kebutuhan, bukan dites karena suspek atau hasil tracing kasus positif. Poin terakhir ini sempat dikritisi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Butuh Koordinasi

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai salah satu evaluasi dari PPKM pertama adalah kurang berjalannya koordinasi antardaerah.

Salah satu indikasi kurangnya koordinasi adalah banyaknya pasien asal luar kota yang ditangani di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengeluh menyebut jumlahnya mencapai 30 persen. Riza tidak menolak orang luar Jakarta, tapi dia meminta pemerintah daerah penyangga meningkatkan kapasitas.

PPKM memang diterapkan di sejumlah kota besar dan daerah penyangganya. Selain Jabodetabek, contoh lain adalah Semarang Raya dan Surabaya Raya. Total, PPKM melibatkan 73 kabupaten/kota, terdiri dari 46 wajib PPKM dan 23 kabupaten/kota inisiatif daerah.

Pandu mengatakan pemerintah pusat diperlukan untuk menyelaraskan penanganan COVID-19 antar daerah yang masih terhubung.

“Semua aktivitas, testing, pelacakan kasus, isolasi, perawatan rumah sakit, kegiatan promosi 3M itu harus terkoordinasi karena penduduknya pindah-pindah, bergerak terus,” kata Pandu kepada reporter Tirto, Kamis (21/1/2021).

Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Hamka Mouhammad Bigwanto mengatakan penularan COVID-19 yang masih didominasi klaster keluarga membuat koordinasi antara perangkat daerah semakin genting. Koordinasi diperlukan baik untuk promosi kesehatan atau memudahkan penanganan jika ditemukan kasus positif.

Selain itu, Bigwanto menilai klaster perkantoran juga perlu diwaspadai mengingat pemerintah masih membuka ruang 25 persen work from office.

“PSBB ketat yang pernah diterapkan DKI cukup efektif, di mana tempat kerja, kecuali industri esensial, 100 persen ditutup. Paling tidak klaster ini bisa kita kendalikan. Jadi bisa fokus di klaster keluarga. Tapi sepertinya pertimbangan ekonomi dalam penanganan Covid ini selalu jadi yang utama bagi pemerintah sehingga masih boleh WFO sebanyak 25 persen, meskipun pengawasan implementasinya sulit,” ujarnya, Kamis.

Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta, sejak hari pertama PPKM mereka telah melakukan inspeksi ke 819 perusahaan di DKI dan hasilnya 512 ditutup sementara. Sebanyak 509 perusahaan karena karyawannya terinfeksi COVID-19 dan sisanya tidak menjalankan protokol kesehatan.

Tim Komunikasi KPCPEN mengakui PPKM periode pertama “belum sepenuhnya memberi hasil maksimal.” Persis karena itulah PPKM diperpanjang. Mengutip situs resmi, penerapan PPKM “membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya.”

Salah satu evaluasi tim adalah belum patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. “Jangan ragu untuk disiplin dan mohon kepada masyarakat untuk kooperatif dengan operasi yang dilakukan selama periode pembatasan kegiatan ini,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.