Saat DKI Kewalahan Tangan Pasien COVID-19 & Meminta Bantuan Pusat

Oleh: Riyan Setiawan - 22 Januari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Orang luar Jakarta juga berobat COVID-19 di ibu kota. Pemprov tak mau larang, tapi mereka pun kewalahan.
tirto.id - Tingkat okupansi rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota hampir penuh. Wakil Gubernur DKI Riza Patria menyebutkan salah satu penyebabnya adalah mereka juga merawat warga luar Jakarta. Saat ini DKI Jakarta memiliki 111 rumah sakit rujukan COVID-19.

"Yang kami layani tidak kurang 27 sampai 30 persen warga non-Jakarta," kata Riza, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Berdasarkan data Dinkes DKI, per Rabu 20 Januari 2021 pukul 13.40 WIB, ICU tekanan negatif dengan ventilator tersisa 23 dari 262 bed atau terpakai 91 persen; ICU tekanan negatif tanpa ventilator tersisa 21 dari kapasitas 149 bed atau terpakai 86 persen; ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator tersisa 19 dari kapasitas 78 bed atau terpakai 76 persen; dan ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator tersisa 12 dari kapasitas 54 bed atau terpakai 78 persen.

Kemudian isolasi tekanan negatif tersisa 210 dari 1.642 atau terpakai 87 persen; isolasi tanpa tekanan negatif tersisa 358 dari 1.900 bed atau terpakai 81 persen; NICU khusus COVID-19 tersisa 6 dari 26 bed atau terpakai 77 persen; perina khusus COVID-19 tersisa 61 dari 122 bed atau terpakai 50 persen; PICU khusus COVID-19 tersisa 9 dari 20 bed atau terpakai 55 persen; dan HD khusus COVID-19 tersisa 10 dari 47 bed atau terpakai 79 persen.

Politikus Gerindra itu menyebutkan beberapa faktor mengapa hal ini dapat terjadi. Misalnya, akses lokasi ke fasilitas kesehatan memang lebih dekat ke Jakarta, pelayanan lebih cepat, dan banyak pilihan fasilitas rujukan.


Faktor-faktor itu, kata epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Hamka Mouhammad Bigwanto, dapat diringkas dengan: ada ketimpangan fasilitas kesehatan baik dari sisi jumlah maupun kualitas di ibu kota dan daerah penyangganya. Kota Bekasi, misalnya, pada Senin lalu melaporkan seluruh ruang ICU yang jumlahnya 85 telah penuh. Sementara 1.492 tempat tidur untuk isolasi juga sudah terisi dan menyisakan 113 saja.

"Sehingga warga luar, terutama yang kelas menengah ke atas cenderung, mencari layanan kesehatan di Jakarta," kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Rabu (20/1/2021).

Penyebab lain mungkin sistem rujukan berjenjang rumah sakit daerah penyangga tidak begitu berjalan. Hal itu sendiri karena sistem informasi layanan kesehatannya belum terintegrasi. "Pengguna layanan masih enggan untuk mengikuti sistem rujukan berjenjang karena repot harus melakukan registrasi ulang dan sebagainya."

Apa pun alasannya, dia mengingatkan Pemprov DKI untuk tidak menolak pasien dari luar. "Karena pasien dari mana pun dan siapa pun wajib dilayani menurut Undang-Undang Rumah Sakit," katanya.


Antisipasi

Wagub Riza pun sebenarnya telah menjanjikan demikian. Dia bilang siapa pun akan diterima dengan baik oleh rumah sakit Jakarta.

Kendati demikian, dia tetap menyarankan agar pemerintah daerah penyangga untuk meningkatkan fasilitas agar dapat menampung warga mereka sendiri. "Sehingga nanti warga di luar Jakarta tidak [dirawat] ke Jakarta, bisa ditampung dengan baik, dilayani rumah sakit di sekitar Jakarta."

Pernyataannya masuk akal mengingat kurva COVID-19 di DKI Jakarta belum melandai. Kamis (21/1/2021) kemarin, DKI menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi dengan jumlah 3.151. Selisihnya dengan provinsi terbanyak kedua lebih dari 1.000. Jawa Tengah mencatatkan penambahan 1.976.


Seperti dikatakan Bigwanto, apabila hal ini terus dibiarkan, dampaknya adaah rumah sakit di Jakarta akan benar-benar penuh dan kolaps.

Kepada reporter Tirto, anggota Komisi A DPRD DKI Jhonny Simanjuntak meminta kepada Pemprov DKI untuk menambah jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 dan kapasitas tempat tidurnya termasuk bekerja sama dengan swasta. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Jabodetabek.

Pada Rabu (20/1/2021) lalu, Wagub Riza mengatakan tengah mengupayakan meningkatkan ketersediaan fasilitas di rumah sakit di Jakarta. Ia juga mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mereka turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Kalau sekitar Jakarta enggak mendapat dukungan yang lebih dari pemerintah pusat, itu akan berdampak pada ketersediaan fasilitas di Jakarta yang memang Covid-nya masih tinggi. Berharap nanti pempus bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek," katanya.

Baca juga artikel terkait COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
DarkLight