Pemilu Serentak 2024

Potret Pergeseran Pemilih Jelang 2024: Konflik Internal Berpengaruh

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 5 Sep 2022 11:00 WIB
Dibaca Normal 6 menit
Konflik internal dapat memengaruhi perolehan suara parpol. Sebab, soliditas partai akan berbanding lurus dengan perolehan suara.
tirto.id - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis data tentang potensi pergeseran pemilih partai politik. Dalam tayangan berdurasi 22 menit 43 detik, pendiri SMRC, Saiful Mujani menyatakan setidaknya ada dua parpol yang punya basis pemilih sulit bergeser, yaitu PDIP dan Partai Demokrat.

Pendapat Mujani tersebut berdasarkan hasil survei nasional SMRC per Mei 2022. Dalam survei tersebut, sekitar 73,9 persen pemilih tetap teguh pada PDIP. Angka perpindahan ke partai lain pun rendah, yakni Golkar (2,7 persen), Nasdem (1,6 persen) dan PKB (1,3 persen).

Sementara itu, Demokrat berada pada angka 73,6 persen. Namun angka potensi perpindahan ke partai lain di kubu Demokrat masih tinggi, antara lain pindah ke PDIP (5,7 persen), Gerindra (5,4 persen) dan PAN (2,3 persen).

“Jadi swing voter ini cukup besar terjadi terutama pada partai-partai tertentu. Partai yang relatif stabil kita bisa lihat adalah PDIP dan Demokrat. Dua itu, yang lainnya itu ada pemilihnya yang keluar dan kemudian dari partai yang lain masuk dan kemudian swing terjadi,” kata Mujani dikutip Tirto, Jumat (2/9/2022).

Dalam video tersebut, Mujani juga memaparkan beberapa temuan menarik. Pertama, Mujani memprediksi bahwa ada potensi dua partai penguasa Senayan yang tidak lolos parlemen pada 2024 bila tidak bekerja maksimal. Dua parpol itu adalah PAN dan PPP.

“PAN karena ada konflik internal kepemimpinan di PAN dan Pak Amien Rais bikin partai baru. Kedua PPP yang dia tidak cukup kompetitif untuk menarik pemilih partai lain bahkan sebaliknya, pemilih yang sudah ada pun tidak mampu dijaganya untuk tidak keluar dari PPP itu sendiri,” kata Mujani.

Berdasarkan data survei nasional, angka kesetiaan pemilih PAN hanya 54,2 persen, sementara kondisi suara PAN berada pada angka 6,8 persen. Ia khawatir PAN tidak lolos ambang batas parlemen bila asumsi suara hanya setengah. Ia menduga, suara sisa masih dalam mode menunggu, bahkan yang terburuk bisa pindah ke Partai Ummat besutan Amien Rais.

“Jadi mungkin dia mendukung PAN selama ini karena ada tokoh seperti Pak Amien Rais. Begitu Pak Amien Rais tidak ada di situ, dia akan loyal pada Pak Amien Rais, dia akan hijrah juga pergi ke partai yang dibangun oleh Pak Amien Rais walaupun jumlahnya baru 31 persen,” kata Mujani.

Mujani menambahkan, “Kalau tidak menambah dengan menarik suara dari partai yang lain, baik Pak Amien Rais maupun Pak Zul [Zulkifli Hasan] rugi kedua-duanya, bisa tidak lolos sama-sama kalau mereka tidak menambah kekuatan dari partai-partai yang lain.”



Hal serupa juga terjadi pada PPP. Prediksi suara PPP yang bertahan untuk memilih partai berlambang ka'bah hanya 56,7 persen. Dari hasil survei nasional, Partai Demokrat menjadi potensi partai terbesar yang merebut suara PPP dengan 22,5 persen, disusul PDIP (8,3 persen) dan PKS (1,5 persen).

Mujani khawatir PPP akan bernasib sama seperti Partai Hanura karena pemilih loyal mereka hanya setengah dan suara direbut partai lain. PPP harus mencari cara dan bekerja keras agar suara mereka tidak hilang.

“Jadi Hanura itu pernah dua kali di Senayan, tapi kemudian tidak bisa lagi ikut, tidak lolos, karena tidak melampaui threshold. Nah, hal seperti itu bisa terjadi pada PPP,” kata Mujani.

Hal yang juga menarik adalah temuan SMRC tentang PKS. Dalam hasil survei mereka, pemilih yang akan kembali memilih PKS hanya 52,5 persen. Beberapa pemilih bergeser ke partai lain seperti Demokrat (10,5 persen), Gerindra (7 persen) dan Golkar (5,2 persen). Namun ada sekitar 20,3 persen berada dalam posisi belum menentukan akan memilih partai yang kini dipimpin Akhmad Syaikhu itu atau tidak.

“Kemungkinan pemilih PKS akan pergi ke [partai besutan] Anis Matta. 20 persen ini. Mungkin saja gitu ya, walaupun itu tidak terlalu signifikan kalau 20 persen dari 7-8 persen, PKS itu kan hanya sekitar 1,5-2 persen. Ini PKS masih bisa lolos,” kata Mujani.

Konflik Internal Picu Penurunan Suara Partai

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad menuturkan, konflik internal kerap mempengaruhi keinginan publik memilih suatu partai. Ia mengingatkan, salah satu penyebab partai-partai menjadi besar karena ada tokoh di partai tersebut.

“Jadi partai-partai besar itu biasanya ada tokoh ya, kecuali mungkin Golkar tidak ada tokoh sentral, tapi pada umumnya partai-partai itu muncul dan membesar itu karena ada figurnya yang dilihat,” kata Saidiman kepada reporter Tirto.

Saidiman menambahkan, “Kalau figurnya itu keluar, katakan misalnya PAN tokoh utamanya, kan, Pak Amien Rais. Kalau dia keluar dari sana, ya tentu potensial untuk menggerusnya bisa membawa gerbong itu keluar.”



Pada Oktober 2020, PAN meyakini bahwa mereka tetap akan bisa berdiri meski sudah tidak bersama salah satu deklarator mereka, Amien Rais yang mendirikan Partai Ummat setelah didepak dari PAN. Saat ini, SMRC memprediksi pengaruh konflik internal masa lalu PAN masih mengganggu elektabilitas partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan itu.

Sejarah juga mencatat ada partai yang elektabilitas hancur akibat konflik internal. Sebut saja Partai Hanura yang kini menjadi partai non-parlemen setelah dua periode (2009 dan 2014) menjadi penghuni Senayan.

Pada Pemilu 2019, Hanura hanya mengantongi 1,54 persen suara nasional sehingga tidak lolos ambang batas parlemen dan gagal mengantarkan kadernya ke Senayan. Angka ini lebih buruk dibanding Pemilu 2014 yang mencapai 5,26 persen.

Partai Demokrat juga mengalami gelombang kuat pada Pemilu 2014 yang hanya memperoleh 10,19 persen dibandingkan pemilu sebelumnya yang sukses meraih suara hingga 20,85 persen. Salah satu perolehan suara yang rendah diduga akibat sejumlah kader Demokrat yang tidak satu suara antara Anas Urbaningrum dan faksi SBY pada 2012.

Hal yang sama juga pernah dialami PKB. Partai besutan Muhaimin Iskandar ini sempat mengalami anjlok suara setelah konflik internal antara kubu Cak Imin dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jelang Pemilu 2009. Suara PKB pada 2004 tembus 11.989.564 suara atau 10,56 persen suara nasional, hanya menjadi 5.146.122 suara atau 4,94 persen pada 2009.

Masalah lain yang dapat menggerus pemilih suatu partai adalah situasi kelembagaan parpol. Partai yang mempunyai masalah dari sisi akuntabilitas atau kader terjerat kasus seperti korupsi akan mengurangi niat orang untuk memilih partai tersebut. Saidiman mencontohkan Demokrat yang anjlok elektabilitas pada Pemilu 2014 akibat badai kasus hukum yang menjerat elite partai berlambang mercy tersebut.

Saidiman mengingatkan pemilih Indonesia tidak sama dengan negara lain yang loyal. Berdasarkan survei SMRC per Mei 2022, hanya sekitar 8 persen pemilih yang punya kedekatan psikologis dengan partai. Sementara 85 persen lebih pemilih tidak dekat dengan partai.

“Karena itu sangat rentan kalau ada masalah sedikit pada partai ada perpecahan, ada persoalan integritas, itu mereka bisa pindah,” kata Saidiman.

Khusus PPP, Saidiman mengatakan partai besutan Suharso Manoarfa itu rentan jadi partai non-parlemen. Ia mengatakan PPP terus mengalami penurunan elektabilitas signifikan sejak 2004 akibat dua kali ketua umum mereka terjerat korupsi, yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuzy.

Kemudian, PPP juga mengalami dualisme kepengurusan antara Humprey Djemat dan Djan Faridz. Kedua kubu ini lantas bersatu di bawah kepemimpinan Suharso. Namun PPP di era Suharso belum memiliki tindakan yang signifikan untuk meningkatkan elektabilitas partai sehingga pemilih mereka melirik partai lain.

“Kalau PPP ini kebanyakan memutuskan memang untuk keluar. Nah, ini yang menyebabkan PPP menjadi rentan sangat terancam (tidak lolos parlemen) kalau setengahnya saja yang memilih PPP itu artinya kan tidak sampai 4%," kata Saidiman.



Saidiman juga menjelaskan alasan PDIP dan Demokrat memiliki pemilih yang kuat. Ia sebut, PDIP dan Demokrat menjadi dua kutub antitesis. PDIP berada pada kutub terkuat pemerintahan, sementara Demokrat berada pada kutub terkuat anti-pemerintah.

Hal tersebut yang membuat pemilih partai lain terancam tergerus suaranya. Sebagai contoh, PDIP bisa menggerus suara pemilih NasDem hingga 20,6 persen, sementara Demokrat bisa mencuri suara PKS hingga 10,5 persen.

Di sisi lain, soliditas partai dan kemampuan konsolidasi partai penting untuk menjaga suara pemilih. Konsolidasi kuat akan membuat partai bisa dilirik. Ia menilai karakter pemilih sudah mulai mengerucut pada partai-partai yang mereka percaya sehingga ada tantangan partai baru maupun partai lama untuk merebut suara.

Pemerhati politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo mengakui, konflik internal partai kerap menjadi masalah dalam perolehan suara. Namun ia menegaskan tidak semua konflik internal berujung pada kehilangan suara dalam jumlah besar seperti konflik Hanura antara Oesman Sapta Odang atau OSO dan Wiranto di masa lalu.

“Jelas ada efeknya konflik internal itu, tapi kita harus analisis lebih dalam bahwa tidak setiap konflik internal akan selalu berbuah turunnya elektabilitas, ada yang turun sedikit, ada yang turun drastis,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Jumat (2/9/2022).

Kunto menuturkan konflik besar yang mempengaruhi elektabilitas terjadi jika partai tidak mampu menjaga tokoh-tokoh pembawa suara atau vote gathers sambil menjaga kestabilan organisasi partai.

Ia mengingatkan bahwa pemilih tidak sepenuhnya loyal kepada partai, tetapi pada figur-figur partai. Sebagai contoh, Partai Gerindra besar karena figur Prabowo Subianto.

“Ketika ada konflik dalam tubuh partai dan melibatkan tokoh sentral partai, otomatis kredibilitasnya akan turun, karena akan banyak serangan tentang itu, ada banyak rumor tentang itu, sehingga itu akan mengurangi daya tarik si tokoh untuk pemilih,” kata Kunto.

Poin kedua adalah kinerja organisasi partai. Parpol harus fokus pada upaya pemenangan daripada menghadapi masalah internal. Ia mencontohkan bagaimana Hanura sibuk berkonflik hingga lalai dalam penyelesaian pendaftaran di masa lalu. Caleg Hanura akhirnya pergi meninggalkan mereka.

Ketiga adalah dampak konflik. Kunto mengatakan kasus besar terhadap partai ditambah pemberitaan yang besar akan memicu elektabilitas partai turun secara signifikan.

Menurut Kunto, solidaritas partai penting dalam menghadapi pemilu dan memperoleh suara. Ia mengingatkan para calon legislator tidak hanya bertanding dengan caleg partai lain, tetapi caleg dari internal partai. Solidaritas penting dibentuk agar kompetisi keras di internal tidak berdampak buruk pada kinerja partai dalam memperoleh suara.



Hal senada diungkapkan Dosen Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin. Ia menilai, konflik internal dapat memengaruhi perolehan suara parpol. Sebab, kata dia, soliditas partai akan berbanding lurus dengan perolehan suara partai.

“Semakin solid, maka mesin partai akan bekerja dengan baik. Bila ada kondisi-kondisi atau bahkan konflik, maka fokus untuk pemenangan partai akan terbelah. Effort untuk memenangkan partai bisa berkurang karena berusaha meredam persoalan internal,” kata Alvin.

Alvin menerangkan, swing voters terbagi pada 3 karakter. Pertama adalah pemilih pemula, yakni pemilih yang mempercayakan suaranya pada orang yang populer. Kedua adalah pemilih kritis, yakni pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan logis.

Ketiga adalah pemilih yang menentukan kandidat berdasarkan kedekatan emosional maupun ideologis. Alvin sebut, kedekatan ideologis kerap berasosiasi dengan pemilih berbasis religi. Kedekatan itu kemudian memunculkan sosok kuat yang membuat setiap orang mengikuti kata-kata dari sosok kuat tersebut.

Dalam pandangan Alvin, kasus PPP, PAN dan PKS memastikan akan ada pergeseran suara. Misalnya, konflik PPP dalam kasus Suharso, PAN usai ditinggalkan Amien Rais dengan mendirikan Partai Ummat, serta konflik PKS dengan kubu Anis Matta dan Fahri Hamzah cs yang kini mendirikan Partai Gelora akan memicu pergeseran suara pemilih.

“Jadi memang pergeseran pemilih akan terjadi. Kondisi kausalitas ini berpeluang terjadi karena tipe pemilih ketiga seperti penjelasan di atas,” kata Alvin.

Alvin mengingatkan partai bisa mengatur strategi karena mereka masih terancam konflik internal. Sebagai contoh, Gerindra berpotensi punya masalah akibat sinyal Sandiaga Uno maju lewat partai lain. Pemilih Gerindra yang pro-Sandiaga bisa saja bergeser dan mengikutinya.

Oleh karena itu, kata dia, partai harus atur strategi agar tidak kehilangan suara, termasuk dalam menghadapi konflik internal partai. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kehilangan pemilih adalah dengan kembali menguatkan ideologi partai.

“Caranya ya bisa dengan mengingatkan kembali ideologi yang diperjuangkan dan atau melahirkan sebuah tokoh baru di mana para pendukung bisa melihat sosok tersebut sebagai hyper leader,” kata Alvin.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight