Pos Indonesia Akui Laba Masih Bergantung pada Proyek Pemerintah

tirto.id - PT Pos Indonesia mengakui masih bergantung pada proyek pemerintah untuk menopang kinerja perusahaan. Ketergantungan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab pendapatan perseroan turun ketika nilai penugasan pemerintah berkurang.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Yosef, mengatakan perusahaan belum sepenuhnya kembali pada kekuatan bisnis intinya sehingga masih mengandalkan proyek-proyek pemerintah.

“PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali dengan kekuatan core competence-nya, artinya tergantung kepada adanya proyek pemerintah,” kata Daud dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Daud memaparkan, saat nilai proyek pemerintah mencapai sekitar Rp1,6 triliun pada 2023, pendapatan Pos Indonesia berada di kisaran Rp5,4 triliun.

“Di tahun 2020 dengan Rp900 miliar bantuan proyek pemerintah itu bisa menghasilkan revenue kita Rp5,4 triliun. Begitu terus sampai maju ke tahun 2023, ketika bantuan pemerintah naik menjadi Rp1,6 triliun, revenue Pos Indonesia di angka Rp5,4 triliun juga,” papar Daud.

Namun ketika nilai proyek pemerintah turun menjadi sekitar Rp300 miliar pada 2025, pendapatan perusahaan ikut merosot menjadi Rp3,9 triliun.

"Ini terlihat ketika di tahun 2025 bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis hanya ke angka Rp3,9 triliun," lanjut Daud,

Menurut Daud, kondisi tersebut menunjukkan Pos Indonesia masih sangat terbantu oleh proyek pemerintah dan belum sepenuhnya kembali pada kekuatan bisnis intinya.

“Karena kalau kita melihat dari apa yang terjadi lima tahun belakangan, tanpa proyek pemerintah, perusahaan ini tidak dapat menghasilkan keuntungan yang baik,” ujarnya.

Karena itu, Pos Indonesia kini menjalankan transformasi bisnis dengan fokus memperkuat sektor logistik sebagai sumber pertumbuhan baru perusahaan. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah dan Komisi VI DPR RI agar Pos Indonesia kembali memperkuat bisnis intinya di sektor logistik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai Pos Indonesia perlu memperbesar porsi bisnis komersial agar tidak terus bergantung pada proyek pemerintah.

“Kalau proyek pemerintah menurut saya itu given lah. Pemerintah mau ada penugasan ya pasti diberikannya kepada PT Pos. Nah, proyek non proyek pemerintah inilah yang harus menurut saya dikembangkan,” kata Adisatrya.