tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto mengambil cawapres salah satu dari dua sosok hasil rekomendasi Ijtima Ulama GNPF, yakni Salim Seggaf Jufri dan Abdul Somad.
"Ini tidak bisa dianggap main-main. Karena kalau ini tidak disikapi tepat, maka bisa menjadi blunder bagi Pak Prabowo dan Gerindra sendiri," kata Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).
Karena, menurut Suhud, rekomendasi Ijtima Ulama merupakan representasi ulama dan umat Islam. "Apalagi ada ijtima ulama yang sejalan dengan usulan dan keputusan dari majelis syuro," kata Suhud.
Usulan yang sejalan tersebut, adalah nama Salim Seggaf. Ia masuk menjadi salah satu dari 9 nama yang diusulkan Majelis Syuro PKS kepada Prabowo untuk dipilih sebagai cawapres.
Suhud pun kemudian mengungkit kesepakatan antara Prabowo dan Salim Seggaf yang menyebut bahwa capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. "Kami yakin bahwa Pak Prabowo akan mengambil keputusn secara bijak. Artinya mempertimbangkan proses yang panjang dan tidak akan memunculkan ketidaknyamanan dalam koalisi," kata Suhud.
Pernyataan Suhud ini sebagai respons atas pernyataan Prabowo yang belum tentu menyepakati hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Seggaf al-Jufri sebagai cawpares pendampingnya.
"Rekomendasi itu adalah rekomendasi. Alat. Marilah kita pelajari hasil Ijtima itu, klausul demi klausul," kata Prabowo usai melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus DPP dan Majelis Syuro PKS terkait hasil ijtima tersebut di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).
Sementara, menurut Prabowo, perkara memilih cawapres adalah hal krusial yang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan satu sumber rekomendasi saja. Melainkan, menurutnya, membutuhkan banyak rekomendasi dan masukan dari pelbagai pihak lainnya, termasuk Demokrat yang telah menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam yang penting di negeri ini.
Dalam hal ini, Prabowo juga menegaskan yang berhak memutuskan cawapres pendampingnya adalah partai politik. Karena, menurutnya, sistem politik di Indonesia menyatakan hanya partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres.
"Kami hargai jajak pendapat dan masukan. Tapi keputusan akhir ada di parpol. Jadi Ijtima pun rekomendasi. Tapi keputusan tetap melalui parpol. Jadi ini harus kami perhatikan," kata Prabowo.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
