tirto.id - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah mengkaji realokasi anggaran subsidi LPG 3 kilogram untuk penggunaan kompor induksi atau listrik. Langkah ini diambil untuk menekan beban subsidi yang makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia.
"Kami sedang godok program dengan pemerintah bagaimana subsidi untuk LPG bisa dialokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi untuk pembelian kompor listrik bantuan dari pemerintah," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023, ditulis Jumat (17/6/2022).
PLN sendiri menargetkan dapat menggaet konsumen baru pengguna kompor induksi sebanyak 15 juta rumah tangga. Sehingga diharapkan ada pergeseran dari LPG impor yang harganya sudah Rp18.000 per kilogram.
Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi saat ini sudah terpaut Rp15.359 per kilogram. Jauh dari harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogram pada tahun ini.
Selisih HJE yang lebar itu dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) dipatok 100 dolar AS per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per dolar AS. Darmawan menambahkan, harga keekonomian dari pengadaan kompor listrik hanya sekitar Rp10.350 ekuivalen dengan 1 kilogran LPG. Artinya potensi penghematan anggaran negara dari pengalihan subsidi LPG 3 kilogram itu untuk program kompor listrik relatif besar di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia
Sebelumya, Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus memita PLN segera memaksimalkan peralihan kompor gas ke kompor listrik. Sebab, dengan over supply listrik yang ada saat ini kemudian dialihkan ke kompor listrik, bisa mengurangi impor LPG dalam negeri.
“Kenapa kita harus menunda begitu lama peralihan kompor gas listrik, di saat kita punya over supply yang cukup sebenarnya," ujar Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.
“Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM,” jelas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.
Senada dengan Deddy, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mendukung agar peralihan kompor gas ke kompor listrik ini segera terwujud. Menurutnya jika ini segera terlaksana maka akan terjadi efisiensi anggaran sebanyak Rp60 triliun.
“Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini diwujudkan. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena ada efisiensi Rp60 triliun, kita bisa menghemat cadangan devisa kita Rp60 triliun. LPG ini sekarang langka, harganya mahal, kenapa ini tidak diwujudkan?" katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
