Pilpres 2019: Ulama Sana versus Ulama Sini

Oleh: Arbi Sumandoyo - 13 Agustus 2018
Dibaca Normal 2 menit
Dua kubu kandidat Pilpres 2019 saling rebut klaim dukungan Ulama.
tirto.id - Baru saja didapuk sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, Kiai Haji Ma’ruf Amin, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) langsung memasang kuda-kuda menyentil lawan politik dalam pemilihan presiden 2019.

Sebagai ulama yang pegang posisi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah badan semi-pemerintah bentukan Orde Baru itu, ia menyindir koalisi partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang justru abai mendengarkan rekomendasi sebuah kelompok politik bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa.

“Ada pula sono ngomongnya menghargai ulama, tapi usul Ijtima Ulama enggak didengerin gitu, loh,” sindir Ma’ruf di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Jumat pekan lalu, setelah pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum.

Sindiran Ma’ruf, meski tidak secara terang-terangan menyebut nama, menggambarkan bagaimana koalisi kubu Prabowo justru menggandeng Sandiaga, notabene bukan hasil pandangan politik Ijtima Ulama GNPF.


Padahal, rekomendasi Ijtima Ulama 212 itu menyodorkan Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, atau Abdul Somad Batubara, ustaz terkenal dari Riau, sebagai calon wakil presiden. Belakangan, setelah Prabowo tak kunjung menentukan pendampingnya, Ulama GNPF menyodorkan Ustaz Arifin Ilham menjelang deklarasi.

Tapi Prabowo tak menggubris, tetap memilih Sandiaga Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Karena pilihan Prabowo itulah kelompok GNPF belum menentukan dukungan dan berencana bakal menggelar Ijtima Ulama Jilid II menyikapi dinamika politik Pilpres 2019.

“Tetap istiqomah dalam satu komando ulama,” ujar Rizieq Shihab, Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto.


Narasi didukung ulama memang menguat mendekati pembukaan pendaftaran capres dan cawapres sejak 4 Agustus. Bermula dari pandangan politik GNPF Ulama pada akhir Juli 2018, isu dukungan "ulama" bergulir untuk dipakai sebagai kandidat wakil presiden.

Prabowo, yang berkoalisi dengan PKS dan Partai Amanat Nasional, disebut-sebut mendapat dukungan dari GNPF, kekuatan mobilisasi politik yang muncul sejak Pilkada DKI Jakarta. Itjima Ulama menjadi peluru PKS untuk menyorongkan kadernya kepada Prabowo.

“Kami tentu saja menjadikan Ijtima Ulama sebagai aspirasi apa yang sudah kami bangun selama ini dengan Pak Prabowo,” ujar Sekretaris Jendral PKS Mustafa Kamal usai bertemu dengan elite Partai Demokrat, 2 Agustus.

Hingga mendekati deklarasi, PKS masih tetap ngotot dengan "berpegang pada hasil Ijtima Ulama, yang artinya masih dikomunikasikan (ke partai koalisi),” ujar Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyuddin kepada Tirto, Kamis pekan lalu.

Namun, keputusan Prabowo akhirnya memilih Sandiaga. Pilihan inilah yang disebut Ma'ruf Amin, “Malah wakilnya bukan ulama."


Infografik HL Indepth Post Islamisme

Ulama Sana Dulunya Ulama Sini

Meski kelompok yang memakai "ulama" sebagai rujukan otoritas dalam GNPF belum menentukan sikap bakal mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, tetapi saling klaim dukungan mulai bermunculan. Sebaliknya, dengan menggandeng Ma’ruf Amin, kubu Jokowi membeli isu tersebut. Maka, pilihan Ma’ruf menggambarkan bagaimana politik agama Islam dipakai dalam Pilpres 2019.

Pada Oktober 2016, lembaga Ma’ruf di MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang mengutip Surat Al-Maidah 51, telah "menghina Alquran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum." Fatwa ini melahirkan GNPF-MUI, memobilisasi protes jalanan “Aksi Bela Islam” dalam panggung Pilkada Jakarta 2017, dan memenjarakan Ahok selama dua tahun.

Ketika sentimen agama dipakai dalam Pilkada Jakarta, Ma’ruf meminta warga NU untuk tidak ikut Aksi 212, dan membatalkan rencananya mengisi khotbah salat Jumat di Masjid Istiqlal.

Sementara gerakan 212, imbas dari fatwa MUI, menjadi gerakan politik. Demi menjaga suhu sentimen agama, gerakan ini berubah nama menjadi GNPF Ulama, tanpa embel-embel MUI. Gerakan ini melahirkan alumni yang disebut Persaudaraan Alumni 212, sebuah organisasi di bawah GNPF Ulama.

Usai beberapa alumninya dipidana oleh kepolisian karena melanggar pasal hukum pidana dalam UU ITE, GNPF menyebut pemerintahan Jokowi telah melakukan "kriminalisasi ulama", sebuah narasi politik yang paling sering dipakai setelah mereka berhasil memenjarakan Ahok.

Partai-partai yang didukung GNPF Ulama juga terus mengkritik pemerintah. Terakhir, lewat Mardani Ali Sera dari PKS, narasi baru yang dipakai adalah kampanye #2019GantiPresiden.


Sementara, setelah Ahok dipenjara, kini Ma’ruf diusung oleh Joko Widodo sebagai pendampingnya. Ahok notabene kolega Jokowi, pendampingnya saat menjabat gubernur Jakarta pada 2012.

Menurut Jokowi, Ma’ruf adalah "orang yang tepat" mendampinginya dalam laga kedua di Pilpres 2019.

"Prof Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok tokoh agama yang bijaksana,” ujar Jokowi saat deklarasi di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 9 Agustus.

“Menurut saya, kami saling melengkapi, nasionalis-religius,” tambah Jokowi.

Ma’ruf, yang mengaku tak berniat bahkan mempersiapkan diri menjadi cawapres, memilih siap berlaga dengan alasan "panggilan negara".

“Saya sudah katakan, saya nyaman di jalur ini," ujar Ma'ruf, tokoh kiai sepuh NU. "Tapi, kalau negara membutuhkan, saya siap."

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Indepth)


Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan