Peneliti Minta Moratorium PLTU Batu Bara, Pemerintah: Tidak Mungkin

(IISD) meminta pemerintah untuk melakukan moratorium PLTU batubara guna mengejar target bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 25 Sep 2019 18:47 WIB,

Diperbarui 26 Sep 2019 08:04 WIB

Waktu baca ±2 menit

Sejumlah warga yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu) melakukan aksi unjuk rasa menjelang putusan gugatan izin lingkungan PLTU Batu bara Indramayu 2, di depan PTUN, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12). Mereka menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara II karena berdampak kepada rusaknya kesehatan dan lingkungan sekitar PLTU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

tirto.id - International Institute for Sustainable Development (IISD) meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara guna mengejar target bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

“Ini tentu memakan biaya, tapi toh untuk menyelamatkan dunia,” kata Annisa Suharsono, peneliti utama dari IISD dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Kebijakan Energi Terbarukan" di Jakarta, Rabu (25/09/2019).

Annisa menjelaskan bahwa capaian bauran energi Indonesia baru berada di kisaran 13 persen per Agustus 2019. Menurutnya, untuk mengejar target itu, pemerintah harus berani membatasi PLTU dan segera beralih ke energi baru terbarukan (EBT).

Di samping itu, ia juga menilai bahwa kebijakan pemerintah mendorong penggunaan biodiesel bukan langkah yang tepat. Meski tergolong EBT, biodiesel atau biofuel masih memiliki dampak buruk bagi

Di samping itu, Annisa juga menilai upaya pemerintah mengejar target bauran 23 persen dengan biodiesel juga tidak tepat. Menurutnya, sekalipun masuk golongan EBT, bensin seperti biodiesel dan biofuel masih memiliki dampak buruk bagi deforestasi.

“Kebijakan biofuel adalah cara yang mahal untuk menjadi green dan seharusnya kita ke bioenergi seperti menggunakan biomassa,” ucap Annisa.

Namun, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE yang mewakili Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari tidak sependapat. Dia mengingatkan bahwa PLTU sudah masuk dalam Rencana Umum Energi Nasioal (RUEN).

Indonesia, katanya, akan bergantung dengan fosil sampai dengan 2050. Namun, ia mengatakan pmerintah akan tetap mencari solusi yakni dengan menggunakan PLTU yang lebih bersih, misalnya dengan mengganti batu bara menjadi gas untuk listrik (gasifikasi).

“No coal itu sepertinya enggak mungkin. Kami ada target RUEN. Sampai 2050 kita masih tergantung dengan energi fosil,” ucap Ida.

Ida juga tidak sependapat terkait biodiesel. Menurutnya, pemerintah saat ini akan tetap menerapkan B30 pada 2020 . Lalu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) akan perlahan beralih PLTD berbasis crude palm oil (CPO) dari sawit. Menurutnya jika hal ini bisa dilakukan, target bauran 23 persen akan semakin mudah dicapai.

“PLTD bisa diganti jadi PLT-CPO. Ini sudah ada di 3 lokasi pakai APBN. Ini upaya strategis pemerintah gimana 23 persen bisa tercapai,” ucap Ida.