Peneliti IPB Ingatkan Kartu Sembako Murah Jangan Merugikan Petani

Peneliti IPB mengingatkan pemerintah terkait kartu sembako murah yang dijanjikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo jangan sampai merugikan petani.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 28 Feb 2019 16:16 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Warga menerima bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo saat pembagian sembako di Sangkrah, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

tirto.id - Peneliti cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengingatkan kartu sembako murah yang dijanjikan calon presiden nomor urut 01 harus menyasar peningkatan daya beli konsumen.

Dalam artian subsidi diberikan diterima pada level konsumen agar mereka mampu membeli sembako.

Hal ini, menurutnya, perlu diperhatikan agar dalam upaya membuat sembako terjangkau, pemerintah malah menyasar penurunan harga di pasaran. Sebab langkah ini dapat merugikan petani yang terimbas dari harga yang tidak lagi menguntungkan.

"Modal seperti itu saya nggak ada masalah. Selama bukan model bagaimana membuat pangan murah," ucap Dwi saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (28/2/2019).

"Ya kalau pangan murah, petani teriak lah," tambah Dwi.

Dwi mengatakan, bila memang akan terwujud nantinya, program ini harus berjalan di koridor perlindungan sosial. Dengan demikian, misi besarnya memang berkaitan dengan membantu masyarakat kurang beruntung yang rentan terkena imbas saat terdapat kenaikan harga pangan.

Karena itu ia menegaskan dalam prosesnya kartu itu tak sepatutnya menjadikan gagasan pangan murah sebagai tujuan akhir. Sebab selain konsumen, pemeirntah dinilai perlu juga memperhatikan kesejahteraan petani.

"Yang penting gimana pangan murah untuk semuanya jangan sampai jadi goal. Kalau mau melindungi masyarakat kurang beruntung dengan subsidi pangan ya gpp," ucap Dwi.

Direktur riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, sumber pendanaan dari program ini perlu menjadi perhatian. Sebab pada 2019 nanti setidaknya, realisasinya belum memperoleh alokasi dari yang sudah ada di APBN 2019.

Karena itu, bila program ini harus berbagi anggaran dengan program-program lain yang sudah ada, maka perlu menjaga keseimbangan saat realisasinya barangkali mengurangi manfaat program lain juga.

"Kartu-kartu ini tidak bisa keluar dari alokasi yang sudah ada. Jadi harus berbagi dengan program lain," ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (27/2/2019).