Pendapatan PT Pos 2025 Anjlok Imbas Minimnya Penyaluran Bansos

tirto.id - Kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero) pada 2025 tercatat penurunan tajam. Pendapatan usaha perusahaan hanya terealisasi sebesar Rp3,97 triliun, atau setara 63 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,2 triliun. Angka ini juga merosot sekitar 20 persen dibandingkan realisasi pada 2024 yang mencapai Rp5 triliun.

Fakta tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Di tahun 2025 ketika pendapatan usahanya turun ke angka Rp3,9 triliun, maka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp5 triliun atau turun 20 persen. Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63 persen saja," kata Daud dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pelemahan kinerja tidak hanya terjadi di level pendapatan. Laba kotor perusahaan hanya mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun. Lebih dalam lagi, laba bersih tercatat hanya Rp306 miliar dari target Rp860 miliar, atau setara 35,6 persen dari yang dipatok.

"Ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun hanya tercapai 1,5 triliun. Sehingga di EBITDA atau net income-nya bahkan dari target Rp800 miliar hanya tercapai Rp300 miliar," ujar Daud.

Menurut Daud, penurunan paling signifikan terjadi pada lini portofolio bisnis logistik. Pendapatan dari segmen tersebut anjlok dari sekitar Rp2 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp600 miliar pada 2025. Penyebab utamanya adalah berakhirnya proyek distribusi bantuan pemerintah yang masif pada tahun sebelumnya.

"Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik. di mana kita lihat dari tahun sebelumnya 2 triliun turun hanya sekitar 600 miliar saja. Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya," jelas Daud.

Kondisi tersebut mengungkap ketergantungan struktural PT Pos Indonesia terhadap penugasan pemerintah. Ketika nilai proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar pada 2025, pendapatan perusahaan langsung ikut merosot.

"Revenue totalnya langsung turun drastis hanya ke angka 3,9 triliun," kata Daud.

Daud mengakui perusahaan belum mampu kembali bertumpu pada kekuatan bisnis intinya dan masih sangat bergantung pada proyek dari pemerintah.

"PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali dengan kekuatan core competence-nya. Artinya, tergantung kepada adanya proyek pemerintah," tegasnya.

Ke depan, Danantara Aset Manajemen telah memberikan sejumlah penugasan strategis kepada manajemen baru PT Pos Indonesia, antara lain konsolidasi sembilan BUMN logistik di bawah Pos Indonesia serta restrukturisasi model bisnis agar tidak lagi bergantung pada proyek distribusi pemerintah.

Laporan keuangan yang disampaikan dalam RDP ini masih berstatus unaudited dan saat ini masih dalam proses penyelesaian audit.