Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan ratusan SMA dan SMK swasta untuk membuka akses pendidikan bagi siswa miskin di wilayahnya. Kemitraan ini sekaligus untuk menambah daya tampung peserta didik SMA dan SMK di Jawa Tengah.
Sebanyak 139 sekolah swasta terlibat di program ini untuk menambah kuota peserta didik lewat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Rinciannya terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK swasta.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, mengatakan program kemitraan ini menambah kuota siswa baru jenjang SMA dan SMK di Jawa Tengah hingga 5.004 kursi.
"(Kemitraan) ini merupakan yang pertama," kata Luthfi dalam meluncurkan SPMB SMAN-SMKN tahun ajaran 2025/2026 dan peresmian SMAN Keberbakatan Olahraga di Kawasan Olahraga Jatidiri Semarang, Senin, 19 Mei 2025.
Kapolda Jateng periode 2020-2024 tersebut menyatakan program ini bertujuan memberi kesempatan pendidikan yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang ekonomi tidak mampu. Program ini juga digelar untuk menggerus angka putus sekolah di Jawa Tengah.
"Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov mengalokasikan Rp2 juta per siswa," kata Luthfi.
"[Program] Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. [Yaitu] Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin," dia menambahkan.
Secara keseluruhan, total daya tampung SPMB Tahun ajaran 2025/2026 di Jateng mencapai 230.163 siswa, naik 6.393 siswa dari periode sebelumnya. Kenaikan daya tampung tersebut berkat program kemitraan tadi, penambahan sekolah dan ruang kelas baru, serta pendirian Sekolah Keterbakatan Olahraga.
Penambahan daya tampung ini sekaligus memberi kesempatan bagi lulusan SMP/sederajat dari kalangan keluarga miskin, disabilitas, panti asuhan, hingga anak tidak sekolah (ATS).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin menambahkan, program kemitraan ini adalah yang pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia.
Selain menyediakan pendidikan gratis, Pemprov Jateng tidak asal-asalan dalam menunjuk sekolag yang terlibat. SMA/SMK yang terlibat di kemitraan itu, harus terakreditasi minimal B, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran memadai, serta punya rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan. Tidak sebatas itu, sekolah juga mesti memiliki kesanggupan tidak memungut biaya pendidikan kepada murid peserta program ini.
"Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Di masing-masing sekolah itu, satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dalam program kemitraan tersebut. Dia berharap, ke depan ada kenaikan daya tampung di program itu, dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta.
"Ini selaras dengan pemerintah pusat yang menyiapkan sekolah rakyat. Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan," kata Yudi.
