Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam pengadaan beras melalui program Contract Farming 2025. Melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani hari ini, sebanyak 600 hektare lahan sawah di Karawang disiapkan untuk mendukung pasokan beras bagi warga Jakarta.
Gubernur DKJ, Pramono Anung, menyampaikan kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan di Jakarta yang luas lahan persawahannya sangat terbatas.
"Salah satu persoalan utama Jakarta, karena kalau di Karawang ini ada 87 ribu hektare luasnya, di Jakarta itu hanya ada 400 hektare [sawah], untuk memenuhi [kebutuhan] lebih dari 11 juta [warga]," kata Pramono di Karawang, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).
Pramono menekankan pentingnya kerja sama dengan Karawang sebagai daerah penghasil beras. Dia menial Karawang sebagai mitra ideal karena jaraknya dekat dan merupakan lumbung padi utama bagi Jakarta.
“Yang pertama dekat, yang kedua Karawang ini penghasil padi yang utama. Untuk itu tentunya kerja sama dengan Karawang saya yakin pasti terjamin,” ucap Pramono.
Pramono berharap, melalui kerja sama pengadaan beras dengan Pemkab Karawang, nantinya lahan sawah yang disediakan dapat bertambah dari lahan saat ini yang memiliki luas 600 hektare.
"Karawang salah satu sumber utama, tadi saya tanya dengan Pak Dirut [Food Station] Cipinang, 'Berapa ambil dari Karawang?' 600 hektare. Saya bilang, 'Pak Dirut kurang, tambahin’,” kata Pramono.
Pemprov Jakarta juga memberikan bantuan bibit, traktor, hingga semprotan kepada para petani di Karawang. Pramono menyebut, bantuan tersebut diberikan agar Pemprov Jakarta dan Pemkab Karawang dapat bertumbuh secara bersama-sama.
“Dalam kesempatan ini, Pemerintah Jakarta melalui food station memberikan bantuan bibit, traktor, semprotan dan sebagainya. Menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana secara bersama-sama Pemerintah Karawang dan pemerintah Jakarta ini bisa tumbuh bersama,” tambah Pramono.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut antusias kerja sama ini. Aep menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jakarta yang telah menyediakan sejumlah alat-alat untuk keperluan pertanian.
“Atas nama Pemkab Karawang kami menyampaikan banyak terima kasih terhadap Pak Gub, Food Station, mudah mudahan kerja sama berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Aep kepada para wartawan di Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Aep menyebut, Pemkab Karawang siap untuk menyediakan lahan sawah tambahan untuk menopang keperluan pangan di Jakarta.
“Nah tentunya ini MOU-nya sekitar hampir 600 hektare [lahan sawah] yang akan kita kerjasamakan, tapi tadi juga instruksi dari Pak Gub tentunya gak usah 600 hektare, mudah mudahan bisa 5 kali lipat, 3.000 hektare pun insya Allah Pemkab Karawang [siap],” kata Aep.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, menjelaskan kerja sama ini akan berdampak langsung pada peningkatan pasokan dan efisiensi logistik beras di Jakarta.
“Ini tentu penting untuk membangun ekosistem ketahanan pangan. Bapak Gubernur dan Bapak Bupati yang kami hormati, tentu Jakarta selaku pusat ekonomi nasional dengan pangsa pasar yang sangat besar,” kata Karyawan di Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Karyawan menjelaskan, Pemprov Jakarta nantinya akan membeli beras dari para petani di Karawang dengan harga Rp7.000 per kilogram. Harga tersebut, menurutnya, lebih tinggi dari harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni sebesar Rp6.500.
“Hari ini pembeliannya sudah di angka Rp7.000 lebih per kilo pak. Padahal Pak Gubernur izin, HPP yang ditetapkan oleh pemerintah [pusat] tu Rp6.500 per kilo,” jelas Karyawan.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
