tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengefisiensikan Rp1,548 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun anggaran 2025. Efisiensi itu diambil dari sejumlah pos anggaran yang tak berdampak langsung untuk masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, berujar, uang hasil efisiensi sebesar Rp1,548 triliun itu dapat diperuntukkan program prioritas Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
"Total yang sudah berhasil atau bisa ditandai untuk nantinya mungkin nanti dilihat kembali oleh Pak Gubernur, Pak Wagub, itu ada Rp1,548 triliun, yang kira-kira bisa digunakan untuk kegiatan prioritas," ucapnya kepada awak media, Minggu (23/2/2025).
Michael merinci, efisiensi anggaran Rp1,548 triliun berasal dari sejumlah pos anggaran. Beberapa di antaranya adalah perjalanan dinas luar negeri Rp37,9 miliar, anggaran makan dan minum Rp89,5 miliar, serta belanja modal Rp47 miliar.
Usai diefisiensikan, Michael mengatakan, anggaran perjalanan dinas luar negeri sisa Rp70 miliar, anggaran makan dan minum sisa Rp637,5 miliar, serta anggaran belanja modal sisa Rp101 miliar.
Pemprov Jakarta kini masih menuangkan efisiensi anggaran tersebut dalam berita acara. Nantinya, Pemprov Jakarta akan membuat produk hukum terkait efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat. Mengingat, efisiensi anggaran merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami juga sedang menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme bagaimana nanti mengeksekusinya [membuat produk hukum efisiensi]," ujar Michael.
Ia memastikan program pengembangan infrastruktur di Jakarta tak akan terpengaruhi efisiensi anggaran. Menurut Michael, program pengembangan daerah lain terimbs efisiensi anggaran lantaran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkurang.
Di satu sisi, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jakarta hanya berkurang Rp33 miliar. Puluhan miliar itu sejatinya diperuntukkan program Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta dan Dinas Bina Marga Jakarta.
Michael menyebutkan, Pemprov Jakarta sementara ini hendak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk program Dinas SDA Jakarta dan Dinas Bina Marga Jakarta yang batal menggunakan dana transfer.
"Untuk proyek-proyek yang bersumber dari PAD, itu masih bisa kita alokasikan belanjanya. Dengan catatan, tentunya optimalisasi pendapatan asli daerahnya itu sesuai dengan target," ujar dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
