tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Pemprov DKI Jakarta menambah anggaran sebesar Rp200 miliar dalam APBD-P 2024.
Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi kabar pemotongan anggaran KJP dan KJMU yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU di 2024 Perubahan kita nambah lho. Jadi, tidak ada kalimat yang saya memotong," ucapnya di Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).
"Maka dari itu, APBD-P nambah kurang lebih Rp200 miliar ya [untuk KJP-KJMU]," lanjut dia.
Heru menekankan, penambahan anggaran dilakukan sebagai bentuk bantuan sosial dan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat Ibu Kota. Ia menambahkan, penambahan anggaran juga dilakukan karena ada siswa SD, SMP, dan SMA baru. Ia beralasan, tahun ajaran 2024/2025 baru saja dimulai sehingga ada banyak penerimaan siswa baru.
"Artinya, kami pemerintah daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan. Itu perlu disampaikan, buktinya 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis. Ya kami sesuaikan," urai Heru.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga Kepala Sekretariat Presiden ini menyinggung isu soal 90 persen warga difabel tidak mendapatkan bansos dari Pemprov DKI. Heru mengaku akan memeriksa terlebih dahulu para penerima bansos berdasarkan nama dan alamat masing-masing (by name by address).
"Ada informasi di Jakarta Timur ya, bahwa difabel 90 persen [tidak menerima bansos]. Saya akan cek by name by address. Perlu diketahui, DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ucap eks Wali Kota Jakarta Utara ini.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
