Masuk tirto.id
tirto.id - Ramai beredar di media sosial terkait wacana layanan kesehatan hewan atau yang dikenal dengan sebutan BPJS Hewan di Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyatakan sebetulnya wacana tersebut nantinya bukanlah dalam bentuk seperti layanan BPJS. Melainkan, diskon atau subsidi untuk layanan kesehatan hewan peliharaan milik masyarakat kurang mampu.
“Ya jadi itu sebenarnya istilahnya meminjam aja ya kurang tepat sih sebenarnya kalau disamakan dengan BPJS pada manusia gitu. Jadi kita hanya fokus ke jaminan layanan kesehatan hewan yang (lebih) memadai ya,” kata Hasudungan saat dihubungi Tirto, Senin (16/6/2025).
Hasudungan pun menekankan bahwa hal tersebut masih bentuk wacana, lantaran diperlukan berbagai kajian sebelum betul-betul dijalankan. Meski demikian, dia mengaku pihaknya tidak menutup kemungkinan kalau rencana tersebut bisa segera direalisasikan.
“Jadi kami itu ingin masyarakat yang kurang mampu itu mendapatkan potongan harga apabila membawa hewannya itu berobat ke puskeswan milik pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.
Wacana ini tumbuh, katanya, karena dia menilai tidak semua masyarakat yang memiliki hewan peliharaan merupakan dari kalangan mampu. Dengan demikian, dia mengatakan pihaknya juga akan berfokus terhadap kelengkapan fasilitas kesehatan hewan milik pemerintah DKI Jakarta.
Kemudian, sebelum dapat direalisasikan, Hasudungan mengatakan pihaknya masih mengecek kelengkapan sarana prasarananya terlebih dahulu, seperti ingin menambah jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Hal ini lantaran Jakarta hanya memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan dan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Bahkan, Pemprov Jakarta berjanji menyediakan tambahan sebanyak 10 puskeswan pada 2026.
“Jadi untuk merealisasikan rencana tersebut, pertama-tama kita juga harus menambah jumlah Puskeswan. Selama ini kan baru dua, target kita untuk tahun 2026 itu kita tambah sepuluh di setiap wilayah kota, itu masing-masing ada dua,” ucapnya.
Terkait anggarannya, dia menegaskan nantinya akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta. Namun, dia belum bisa merinci anggaran berapa yang dibutuhkan agar wacana itu dapat direalisasikan sesuai target.
Untuk saat ini, pihaknya masih mengidentifikasi terkait pembentukan Puskeswannya. Di samping pembentukannya, pihaknya juga harus memperhitungkan jumlah dokter yang harus ditambah dalam masing-masing Puskeswan.
“Karena puskeswan itu kan hanya fisiknya saja, sementara kita juga harus berpikir jumlah dokter di masing-masing puskeswan itu berapa. Ya kurang lebih ada 2 orang nanti dokter hewannya, di samping itu nanti juga ada paramedisnya, ada perawatnya,” jelasnya.
Melihat banyak antusiasme masyarakat Jakarta dalam menyambut wacana ini, Hasudungan meyakini bahwa pihaknya serius untuk mewujudkan wacana tersebut. Nantinya, rencana ini akan melibatkan para pakar ahli terkait seperti pakar kebijakan publik, pakar kesehatan hewan, hingga Badan Pendapatan Daerah untuk meminta masukan apakah aturan yang dirancang layak atau tidak.
“Di Jakarta ini kan banyak komunitas cat lovers, dog lovers atau animal lovers ya. Banyak sekali. Kemudian terkadang mereka menemukan atau me-rescue anjing atau kucing yang terluka, tertabrak, yang terlantar. Pada saat diselamatkan mereka bimbang membawa mau membawa ke klinik hewan takutnya biayanya mahal,” ujarnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
